Wakil Rektor USM Minta Kemdiktisaintek Atur Proporsi Penerimaan Mahasiswa PTN

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Universitas Serambi Mekkah (USM), Dr Jalaluddin, meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI untuk menata kembali kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) agar lebih proporsional dan berkeadilan bagi perguruan tinggi swasta (PTS).

Menurut Jalaluddin, dalam beberapa tahun terakhir PTS di Aceh menghadapi tantangan serius dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Hal ini terjadi karena sebagian besar calon mahasiswa cenderung memilih melanjutkan studi ke PTN yang kuotanya terus bertambah setiap tahun.

“Kami berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penerimaan mahasiswa di PTN sehingga tercipta keseimbangan yang sehat antara PTN dan PTS. Perguruan tinggi swasta juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas,” ujar Jalaluddin di Banda Aceh, Senin (30/3/2026).

Ia menegaskan, kualitas PTS di Aceh saat ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Banyak PTS telah memiliki akreditasi institusi maupun program studi yang baik, serta didukung oleh sumber daya dosen yang kompeten dan profesional.

“Tidak sedikit dosen di PTS Aceh merupakan lulusan perguruan tinggi ternama, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi sarana, prasarana, serta pengembangan akademik, PTS juga terus berbenah agar mampu bersaing dan memberikan layanan pendidikan terbaik,” jelasnya.

Baca juga: Mulai 1 April 2026, Harga BBM Nonsubsidi Diprediksi Naik 10 Persen, Berikut Rinciannya

Menurutnya, keberadaan PTS merupakan bagian penting dari sistem pendidikan tinggi nasional.

Karena itu, kebijakan pemerintah diharapkan dapat memberi ruang tumbuh yang adil bagi seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

“Jika penerimaan mahasiswa di PTN terus diperluas tanpa mempertimbangkan ekosistem pendidikan tinggi secara menyeluruh, maka PTS berpotensi semakin terdesak. Padahal, PTS selama ini juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi,” tegas Jalaluddin.

Ia menambahkan, kebijakan yang lebih proporsional tidak hanya penting untuk menjaga keberlangsungan PTS, tetapi juga untuk memastikan pemerataan akses pendidikan tinggi dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di daerah.

“Harapannya, pemerintah dapat mengambil langkah strategis agar PTN dan PTS dapat berkembang secara berimbang dan bersama-sama memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Hukum Menikah dengan Sepupu dalam Islam, Bolehkah? Ini Penjelasan Buya Yahya