Huntara Tuntas Sebelum 29 April

Ribuan pengungsi masih bertahan di tenda, sementara penyediaan hunian sementara (Huntara) dikebut menjelang batas masa transisi pemulihan. Persoalan ketersediaan lahan, ketidaksinkronan data, hingga percepatan bantuan menjadi fokus pemerintah. 

WAWANCARA ini bagian dari paket Liputan Eksklusif yang sudah diturunkan mulai Senin 30 Maret 2026 di Koran Serambi Indonesia berjudul “Lebaran Berlalu, Mereka Masih Menunggu.” 

Koordinator Liputan Eksklusif Yocerizal bersama videografer Hendri mewawancarai secara khusus Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, Minggu (29/3/2026), untuk menggali strategi percepatan pemulihan dan kepastian hunian bagi penyintas banjir. Berikut petikan wawancaranya, yang juga dapat dinonton selengkapnya di channel YouTube Serambinews:

Pak Sekda, sampai Lebaran kemarin masih ada pengungsi yang tinggal di tenda. Padahal sebelumnya ditargetkan sebelum puasa mereka sudah masuk hunian sementara, lalu bergeser lagi sebelum Lebaran. Bagaimana tanggapan pemerintah?

Baik, berdasarkan data kami per 20 Maret, sehari sebelum Lebaran, masih terdapat 4.748 KK berada di pengungsian. Kondisi ini mendorong percepatan penyediaan hunian sementara melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, terutama terkait lokasi huntara.

Huntara dapat ditempatkan lebih fleksibel karena bersifat sementara, berbeda dengan hunian tetap yang harus berstatus clear and clean. Pemerintah juga menyiapkan dua opsi bagi pengungsi, yakni menempati huntara atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). DTH dapat digunakan untuk menyewa rumah sebagai tempat tinggal sementara, dan jika salah satu opsi dipilih, maka penanganan dianggap tuntas.

Kendalanya di mana kira-kira, Pak?

Kendalanya ada beberapa. Jika melihat kondisi di lapangan, sebenarnya sudah ada progres pembangunan huntara yang mencapai 81,65 persen dari target 17.501 unit. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala. Yang paling mencolok adalah ketersediaan lahan. Banyak lokasi yang belum clear and clean. Artinya, status lahannya belum sepenuhnya siap, termasuk untuk tahap lanjutan pembangunan hunian tetap.

Kemudian, ada ketimpangan progres antarkabupaten. Ada kabupaten yang sudah mencapai 100 persen, ada yang 80 persen, ada juga yang 90 persen. Namun semua ini sudah terdata dan terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat.

Selain itu, kita juga berkoordinasi dengan NGO, kampus, dan universitas untuk membantu percepatan penyediaan huntara maupun melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Perbedaan sumber pelaksana, seperti BNPB, kementerian, dan pihak lain, juga memengaruhi kecepatan pembangunan sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif.

Bagaimana koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pemulihan?

Koordinasi dengan kabupaten sangat intensif, terutama dengan 17 kabupaten/kota yang terdampak, mencakup penyediaan huntara serta perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Koordinasi ini memungkinkan kami menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) tepat waktu. Jika seharusnya penyusunan memakan waktu hingga 90 hari, kami berhasil menyelesaikannya dalam 50 hari. Dokumen tersebut kini menjadi bahan kajian di Bappenas, sekaligus dasar rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selanjutnya, dana TKD yang diserahkan ke pemerintah Aceh juga mengacu pada R3P, sehingga prioritas pekerjaan lebih terukur. Untuk kebutuhan di luar kewenangan daerah, pemerintah Aceh tetap berkoordinasi dan meminta dukungan pemerintah pusat.

Sebelumnya ditargetkan sebelum Ramadhan, lalu bergeser hingga Lebaran juga belum tuntas. Apakah ada target waktu untuk penyelesaian huntara?

Targetnya tentu tidak melewati 29 April, yang merupakan batas masa transisi menuju pemulihan pascabencana. Kita berharap sebelum tanggal tersebut seluruh penyediaan huntara, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta kelengkapan fasilitas dasar seperti sanitasi dapat dituntaskan. Baik huntara relokasi, komunal, maupun mandiri ditargetkan selesai sebelum batas waktu tersebut.

Setelah itu, proses akan masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan waktu lebih panjang karena mencakup pembangunan rumah, fasilitas umum, jalan, dan jembatan, serta melalui tahapan administratif seperti tender dan penunjukan. Percepatan juga didukung dana TKD dari pemerintah pusat. Penyusunan penggunaannya ditargetkan selesai lebih cepat, sehingga seluruh kegiatan dapat mulai berjalan sebelum Juni, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur diharapkan berlangsung pada Juli hingga Agustus.

Apa langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam waktu dekat untuk mempercepat pemulihan di daerah yang masih tertinggal?

Langkah prioritas yang akan dilakukan antara lain mendorong penyelesaian sisa pembangunan huntara yang masih tersisa sekitar 3.212 unit. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya terkait penyediaan lahan, agar percepatan ini dapat dituntaskan sebelum 29 April.

Pemerintah juga mempercepat progres di daerah yang masih tertinggal dengan membuka kemungkinan tambahan pembangunan huntara, agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu pembangunan rumah permanen.

Penyelesaian status lahan menjadi fokus utama, terutama di daerah dengan keterbatasan lahan seperti Pidie Jaya. Pemerintah Aceh merencanakan membantu pengadaan lahan setelah dilakukan perhitungan kebutuhan anggaran. Selain itu, pemutakhiran data juga dipercepat melalui verifikasi bersama kabupaten/kota, BNPB, dan BPS untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Pemerintah juga akan mengaktifkan kembali Satgas koordinasi percepatan serta membentuk posko yang diketuai gubernur untuk mengawal proses pemulihan, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, agar tidak ada daerah yang tertinggal.

Terakhir, apa pesan pemerintah Aceh kepada para penintas yang hingga kini masih menunggu kepastian hunian?

Pemerintah Aceh berkomitmen terus meningkatkan koordinasi dan fokus penuh pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Gubernur telah menegaskan agar pemerintah Aceh benar-benar berkonsentrasi pada tahapan tersebut.

Selama masa tanggap darurat yang telah diperpanjang beberapa kali, pemerintah menjalankan enam klaster penanganan, mulai dari penyelamatan dan evakuasi, distribusi logistik, penanganan pengungsi, kesehatan, pendidikan, hingga pemulihan. Hasilnya, berbagai kebutuhan dasar dapat terpenuhi, termasuk layanan kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. Ke depan, pemerintah akan tetap fokus pada pemulihan, termasuk melalui anggaran perubahan dan perencanaan hingga beberapa tahun ke depan, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal.

Kepada masyarakat, pemerintah mengimbau agar terus mengingatkan dan mengawal pemenuhan hak-hak mereka. Hak tersebut mencakup hunian sementara yang layak, penyaluran dana tunjangan, serta penyediaan hunian tetap. Pemerintah akan berupaya menyiapkan semua itu secara terukur dan cepat, agar masyarakat memperoleh kepastian.

Bagi masyarakat yang merasa belum terdata, diharapkan segera melaporkan diri melalui pemerintah setempat, seperti RT, kepala desa, atau camat. Data tersebut akan diteruskan ke pemerintah kabupaten/kota dan kemudian ke pemerintah Aceh untuk dimasukkan dalam revisi rencana pemulihan. Data inilah yang menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk untuk rumah rusak ringan, sedang, maupun berat.(*)

Pulang yang Masih Tertunda

EMPAT bulan setelah banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Aceh, kepulangan para penyintas masih tertunda. Sebagian warga belum dapat kembali ke kehidupan normal karena hunian sementara belum sepenuhnya tersedia. Tenda pengungsian, gubuk terpal, hingga bangunan darurat masih menjadi tempat berteduh, menandai bahwa fase darurat belum benar-benar berakhir.

Di sejumlah daerah, warga masih bertahan di pengungsian sambil menunggu kepastian tempat tinggal. Sebagian lainnya sempat menyewa rumah dengan Dana Tunggu Hunian, namun kembali ke tenda karena bantuan tersebut tidak mencukupi untuk jangka panjang. Kondisi ini membuat proses pemulihan berjalan lambat dan kepulangan ke rumah yang layak masih menjadi harapan.

Situasi tersebut terlihat di Kampung Lubuksidup, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Warga masih bertahan di tenda pengungsian sejak banjir bandang pada November 2025. Pembangunan huntara yang direncanakan untuk 154 keluarga belum selesai hingga setelah Lebaran.

"Awalnya kami perkirakan bisa dipindahkan ke Huntara, ternyata sampai sekarang proses pembangunan belum siap," kata Datok Penghulu Kampung Lubuksidup, Ibrahim. Ia menyebutkan warga terpaksa bersabar karena pembangunan hunian sementara baru diperkirakan rampung setelah Lebaran.

Situasi serupa juga dialami pengungsi di Kabupaten Gayo Lues. Sebagian warga yang terdampak bencana hidrometeorologi masih tinggal di lokasi pengungsian sambil menunggu kepastian relokasi. Mereka merayakan Idulfitri jauh dari kampung halaman yang rusak akibat bencana.

"Tidak pernah kami bayangkan Lebaran seperti ini. Kami meninggalkan kampung bukan karena mau, tapi karena keadaan," ujar Salludin, salah seorang pengungsi asal Desa Pepelah.

Di Kabupaten Aceh Timur, keterlambatan pemulihan juga terlihat dari proyek huntara yang mangkrak. Sejumlah unit hunian sementara di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, dilaporkan belum selesai dengan progres fisik sekitar 30 hingga 50 persen. Pekerjaan terhenti setelah pekerja meninggalkan lokasi.

Staf Khusus Gubernur Aceh, Faisal Rizal Hasan, mengatakan para pekerja meninggalkan proyek karena gaji tidak dibayarkan oleh kontraktor. "Para pekerja kabur dari lokasi karena gaji mereka tidak dibayar oleh kontraktor. Akibatnya, mereka angkat koper dan membiarkan bangunan terbengkalai," ujarnya.

Ia menyebut kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tenda lusuh dan hunian darurat. Bahkan di beberapa lokasi, material bangunan hanya diletakkan tanpa kelanjutan pekerjaan, sementara target penyelesaian sebelum Lebaran tidak tercapai.

Pemerintah daerah mengakui proses pemulihan masih berada pada tahap transisi dari darurat menuju rehabilitasi. Pelaksana Tugas BPBD Aceh Utara, Fauzan, mengatakan meskipun sebagian besar warga telah meninggalkan pengungsian, masih ada yang bertahan karena hunian sementara belum tersedia.

"Masih ada warga yang tinggal di tenda atau tempat darurat sambil menunggu pembangunan huntara. Sebagian lainnya sudah menempati huntara yang tersedia," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan huntara telah mencapai sekitar 80 persen, namun masih ada sekitar 20 persen warga yang belum tertampung dan harus bertahan secara mandiri di hunian darurat. Target untuk mengakhiri penggunaan tenda sepenuhnya juga belum tercapai hingga Lebaran.

Di Kabupaten Bireuen, kondisi serupa masih terlihat. Hingga kini masih ada sekitar 20 kepala keluarga atau 75 jiwa yang bertahan di tenda pengungsian di kompleks Kantor Bupati. Sebagian dari mereka telah menerima Dana Tunggu Hunian, namun bantuan tersebut dinilai belum cukup untuk menyewa rumah dalam waktu lama sehingga kembali ke tenda.

Selain persoalan hunian, kebutuhan dasar pengungsi juga belum sepenuhnya terpenuhi. Koordinator Lapangan Mata Garuda LPDP Aceh, Ajmir Akmal, mengatakan sejumlah pengungsi masih kesulitan mendapatkan akses fasilitas dasar, terutama air bersih dan sanitasi yang layak.

"Kami mengunjungi lokasi pengungsi yang masih di tenda, tepatnya di akhir-akhir Ramadhan masyarakat mengeluh tentang ketersediaan air bersih dan huntara yang layak," ujarnya.

Ia juga menilai keterbatasan ruang hunian, kesulitan ekonomi, serta keterpisahan keluarga memperpanjang proses pemulihan. Selain itu, suara korban di wilayah terpencil sering kali tidak terdengar karena keterbatasan akses dan ketergantungan pada bantuan.

Akademisi di Bireuen, Dr Nazaruddin, menilai persoalan paling mendesak bagi penyintas saat ini adalah kepastian tempat tinggal. Menurutnya, bantuan logistik relatif mencukupi, namun tanpa hunian yang jelas masyarakat sulit keluar dari kondisi darurat.

"Saya mendengar keluhan mereka urgensinya adalah tempat tinggal yang layak, mereka mengakui bantuan pemerintah dalam hal sembako mencukupi, namun soal tempat tinggal belum ada kepastiannya," ujarnya.

Ia menyarankan pemerintah lebih proaktif mempercepat penyediaan hunian agar persoalan tidak berlarut-larut dan masyarakat dapat segera memulai kembali kehidupan mereka.

Empat bulan pascabanjir, kepulangan para penyintas masih tertunda. Tenda pengungsian masih berdiri, hunian sementara belum merata, dan pemulihan ekonomi belum sepenuhnya berjalan. Bagi para penyintas, pulang bukan lagi sekadar kembali ke rumah, tetapi menunggu kepastian yang hingga kini belum sepenuhnya datang.(*)