Forum OPD RKPD 2027, Pemkab Aceh Selatan Selaraskan Usulan Musrenbang dan Program Prioritas

Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis menegaskan bahwa sinergi antar-OPD menjadi hal utama guna memastikan tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM,TAPAKTUAN- Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Aula Bappeda, Selasa (7/4/2026).

Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan hasil Musrenbang kecamatan dengan rancangan Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan terintegrasi.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis menegaskan bahwa sinergi antar-OPD menjadi hal utama guna memastikan tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri. 

“Sinergi lintas sektor dinilai penting agar seluruh program pembangunan dapat mendukung pencapaian prioritas daerah secara optimal,” ujarnya.

Baca juga: Layanan Mustahiq Baitul Mal Aceh Selatan Kembali Hadir di RSUDYA Tapaktuan

Berdasarkan data yang dipaparkan, capaian pembangunan Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan tren positif. 

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 3,00 persen. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,89 persen. 

Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 72,79 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,39 persen.

Untuk tahun 2027, kata Baital, pemerintah daerah menetapkan target yang lebih menantang yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 4,64 persen, tingkat pengangguran ditekan hingga 4,03 persen, serta ketimpangan (gini rasio) dijaga pada angka 0,265 persen.

Ia mengatakan sejalan dengan tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Meningkatkan Penerapan Syariat Islam, Sejahtera, Berdaya Saing dan Partisipatif”, terdapat sejumlah prioritas utama yang menjadi acuan dalam penyusunan program.

“Prioritas tersebut meliputi penguatan penerapan syariat Islam secara kaffah serta peningkatan kualitas pendidikan berbasis dinul islam,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan terhubung juga menjadi fokus dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Di sektor ekonomi, kata Baital, peningkatan produktivitas diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. 

Reformasi birokrasi juga terus didorong guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan efektif.