Aceh Utara Belum Miliki BNN, Bupati Matangkan Rencana Pembentukan

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara mulai mematangkan rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat kabupaten, menyusul belum adanya lembaga tersebut di wilayah itu.

Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di daerah dengan cakupan wilayah yang luas.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, dengan jajaran Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe di ruang kerja bupati, Senin (6/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati yang akrab disapa Ayah Wa didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Utara, Adharyadi.

Sementara rombongan BNN Lhokseumawe dipimpin Kepala BNNK Lhokseumawe, Werdha Susetyo.

Audiensi berlangsung dengan pembahasan intens terkait urgensi pembentukan BNN di tingkat kabupaten.

Selama ini, penanganan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Aceh Utara masih berada di bawah koordinasi BNN Lhokseumawe.

Bupati Aceh Utara menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.

Menurutnya, kehadiran BNN di tingkat kabupaten akan memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari ancaman narkoba.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sangat mendukung pembentukan BNN di tingkat kabupaten. Ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat koordinasi dan aksi di lapangan untuk menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba,” ujar Ayah Wa.

Ia menambahkan, luas wilayah dan tantangan geografis Aceh Utara menjadi salah satu alasan penting perlunya lembaga khusus yang lebih dekat dengan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BNNK Lhokseumawe, AKBP Werdha Susetyo, menjelaskan bahwa pembentukan BNN Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, pengawasan, serta penanganan kasus narkotika secara lebih terfokus.

“Dengan adanya BNN di tingkat kabupaten, program rehabilitasi, sosialisasi, hingga penindakan bisa dilakukan lebih maksimal hingga ke tingkat gampong,” ujarnya.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti proses administrasi dan teknis sebagai syarat pembentukan BNN Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan yang berlaku.(*)