Sinopsis: Lintas Sejarah Perjuangan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya

Ringkasan Berita:Perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dimulai sejak 1965 melalui pembentukan panitia dan dukungan berbagai keputusan pemerintah serta DPRD.

 

Pada era reformasi 1999, gerakan pembentukan kabupaten semakin kuat melalui dukungan masyarakat, lokakarya, dan rekomendasi pemerintah daerah.

 

Akhirnya, Abdya resmi menjadi kabupaten otonom pada 10 April 2002 melalui UU Nomor 4 Tahun 2002.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ada sebuah negeri, bagian dari bumi Pertiwi, berada pada kawasan belahan barat daya Provinsi Aceh tercinta. 

Negeri yang alamnya elok nan permai, di bibir pantai; yang tiada jauh pula dari bukit penuh pepohonan yang akarnya menjuntai.

Penduduknya ramah dan taat beribadah, Aceh Barat Daya yang sebutan mesranya Abdya, di mana masyarakatnya senantiasa bersikap baik, berpenampilan menarik, berperangai apik, dan simpatik serta wanitanya berparas cantik.

Ingat, rentang waktu yang harus berpacu, sendu namun gelora di kalbu terus menderu mengisyaratkan bahwa perjalanan sejarah dalam pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengalami sejumlah episode yang bila ditutur secara terukur adalah:

Dengan Undang-Undang Nomor 7/Drt tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan dibagi atas tiga wilayah kerja Pembantu Bupati (Blangpidie, Bakongan, dan Singkil).

Pembantu Bupati Wilayah Blangpidie, membawahi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Susoh, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Tangan-Tangan, dan Kecamatan Manggeng.

Setelah itu tepatnya pada tanggal 10 November 1965 dibentuk panitia penuntut Dati II Atjeh Barat Daya.

Berikutnya pada tanggal 18 Oktober 1968 keluar Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 13/111/1968 tanggal 18 Oktober 1968 yang menetapkan lima kecamatan (Manggeng, Tangan-Tangan, Blangpidie, Susoh, dan Kuala Batee) menjadi Daerah Perwakilan Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukotanya Blangpidie.

Seterusnya pada tanggal 2 April 1968 DPRD-GR Kabupaten Aceh Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 003/Kota/1968 menerima baik dan mendukung sepenuhnya tuntutan Panitia Penuntut Kabupaten Atjeh Barat Daya dan mengharapkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Istimewa Aceh dan Mendagri supaya segera menetapkan status otonomi kabupaten untuk Blangpidie bersama dengan Singkil.

Dan pula pada 5 Juni 1969 DPRD-GR Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 10/DPRD-GR/1969 tanggal 5 Juni 1969 mengukuhkan lima kecamatan dalam bekas kewedanaan Tapaktuan menjadi Perwakilan Kabupaten Atjeh Selatan di Blangpidie.

Pada tanggal 6 Juni 1969 Gubernur Kepala Daerah Provinsi Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 08/SK/Deses/1969 mengukuhkan lima kecamatan dalam dalam wilayah kewedanaan Tapaktuan menjadi Perwakilan Kabupaten Atjeh Selatan yang dikepalai oleh seorang Pejabat Penata Praja yang bertindak selaku Wakil dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam memimpin pemerintahan di daerah Blangpidie.

Pada era reformasi tanggal 3 Maret 1999 Pembantu Bupati Aceh Selatan Wilayah Blangpidie dengan Surat Keputusan Nomor 135/49/1999 membentuk Panitia Lokal Peningkatan Status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Aceh Selatan Wilayah Blangpidie menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya.

Baca juga: Bupati Safaruddin Inspektur Upacara HUT Ke-24 Abdya: Terima Kasih Para Pendahulu

Seiring dengan itu, pada tanggal 4 April 1999 DPRD Kabupaten Aceh Selatan menyurati Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan untuk mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat tersebut sepanjang dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi daerah Aceh Barat Daya.

Untuk mendukung segera Abdya lahir, pada tanggal 1-2 Mei 1999 diadakan lokakarya tentang profil dan potensi wilayah calon Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat umum.