Aceh Siaga Bencana Hidrometeorologi, BMKG Warning Potensi Cuaca Ekstrem

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi mulai 13 hingga 20 April 2026.
• Langkah ini diambil setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan lebat, angin kencang, dan petir.
• Sekda Aceh M. Nasir meminta seluruh kabupaten/kota mengaktifkan posko siaga darurat 24 jam untuk meminimalisir risiko banjir dan longsor.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi, mulai Senin (13/4/2026) hingga 20 April 2026.

Keputusan ini diambil menyusul peringatan dini dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrem, berupa hujan lebat, angin kencang, dan petir yang diperkirakan melanda hampir seluruh wilayah Aceh.

Sekda Aceh, M Nasir menegaskan, bahwa periode siaga ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko bencana.

Sehingga seluruh kabupaten/kota diminta segera mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam penuh.

BMKG menjelaskan, bahwa kondisi atmosfer saat ini dipengaruhi pola siklonik, belokan angin (shearline), serta konvergensi yang memicu pertumbuhan awan hujan. 

Dampaknya, wilayah Aceh berpotensi mengalami banjir, tanah longsor, dan kerusakan akibat angin kencang.

Menyikapi hal ini, Sekda menginstruksikan BPBD kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA.

Baca juga: Bupati Safaruddin Imbau Jajaran dan Masyarakat Abdya Siaga Bencana

Pemerintah daerah juga diminta segera melakukan langkah mitigasi, seperti normalisasi drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, serta pengamanan baliho, dan utilitas berisiko tinggi.

Dalam aspek kesiapsiagaan darurat, Pemerintah Aceh menekankan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan penempatan alat berat di titik rawan. 

“Sarana pendukung seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian, harus siap digunakan,” tegas Sekda Aceh.

Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian juga diminta diverifikasi ulang agar aman bagi masyarakat.

Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan TNI/Polri, BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom, menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran komunikasi dan respons cepat saat kondisi darurat.

Optimalisasi sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) juga menjadi perhatian utama.