MPU Aceh Tingkatkan Sinergi dengan MPU Kabupaten/Kota

Pimpinan MPU, kata dia, sejak awal berkomitmen untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menggelar rapat koordinasi (rakor) tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi antara MPU provinsi dan MPU tingkat kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksi yang diamanahkan.

Dalam rakor yang mengusung tema “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh” tersebut, Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali alias Abu Sibreh, menegaskan pentingnya keselarasan peran di semua tingkatan, baik di level majelis maupun sekretariat, agar dapat berjalan seiya sekata dalam membina umat.

“Tujuan rakor ini kita laksanakan agar MPU kabupaten/kota dengan MPU provinsi berjalan bersama-sama dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksi yang diamanahkan kepada MPU Aceh,” ujar Abu Sibreh dalam rakor yang berlangsung di Aula Tgk H. Abdullah Ujong Rimba, Komplek MPU Aceh, Selasa (14/4/2026).

Selain penguatan sinergi, MPU Aceh juga menyoroti pentingnya menjaga independensi lembaga, khususnya dalam menghadapi dinamika politik di daerah. 

Pimpinan MPU, kata dia, sejak awal berkomitmen untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

Baca juga: Tim Star Polres Lbokseumawe Amankan Delapan Sepmor di Cunda yang Digunakan Para Remaja

“Kami sangat menitikberatkan untuk menjaga independensi yang sangat kuat dalam proses-proses politik. Itu menjadi fokus yang sangat kuat,” katanya.

Namun demikian, Abu Sibreh mengaku bahwa menjaga netralitas tersebut tidak selalu berjalan mulus, terutama di tingkat kabupaten/kota. 

Dalam sejumlah kasus, pimpinan MPU justru menghadapi tekanan politik, bahkan diminta untuk tidak bersikap netral saat momentum pemilu.

Untuk itu, guna menjaga independensi tersebut, MPU Aceh secara konsisten mengeluarkan imbauan kepada seluruh jajaran agar tidak terlibat dalam agenda politik. 

Bahkan, dalam praktiknya, MPU provinsi mengaku tidak pernah menerima kunjungan partai politik selama dua dekade terakhir.

“Sejak 20 tahun saya bergabung dengan MPU, sampai saat ini tidak ada satu partai politik pun yang kami terima untuk berkunjung ke MPU. 

Banyak partai politik, terutama yang berlabel Islam, meminta silaturahmi, tapi tidak pernah kami terima,” ujar Abu Sibreh.

“Kalau anggota Komisi VII DPRA kita terima, karena itu bukan partai politik. Ini bagian dari upaya kita menjaga independensi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Abu Sibreh juga berharap dukungan dari pemerintah Aceh, khususnya Wakil Gubernur, untuk menyampaikan kepada kepala daerah di kabupaten/kota agar menghargai dan menjaga netralitas pimpinan MPU.

“Kami sangat berharap Pak Wagub bisa menyampaikan kepada bupati dan wali kota agar bersyukur jika pimpinan MPU bersikap netral,” katanya.

Lebih lanjut, Abu Sibreh menegaskan bahwa penguatan sinergi ini tidak hanya berorientasi pada kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan peran dalam membina umat, termasuk menghadapi berbagai tantangan sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan pornografi.

“Jadi setiap tahun kita lakukan rapat koordinasi agar sejalan, bukan hanya diprovinsi tapi juga di tingkat kabupaten/kota,” pungkasnya.

Peran Ulama Sangat Krusial

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menilai MPU memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Aceh. 

Tidak hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.

“Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. 

Di sinilah peran ulama menjadi sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujarnya.

Ia juga menilai tema rakor MPU sangat relevan dengan kondisi saat ini. 

Kekhususan Aceh, kata Wagub, bukan sekadar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Fadhlullah juga berharap forum tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga setiap kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wagub berharap rakor MPU se-Aceh tahun 2026 tersebut dapat melahirkan gagasan dan langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan keumatan ke depan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama se-Aceh Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya.