Sinyal Otsus Diperpanjang, Apresiasi atas Lobi dan Komunikasi Politik Mualem

Oleh: Mahfuddin Ismail, MAP)*

SINYAL perpanjangan Otsus Aceh memberi angin segar bagi pembangunan berkelanjutan di Aceh. Aceh yang sangat lama terpuruk akibat konflik dan tsunami tentu menjadikan daerah ini sebagai salah satu wilayah tertinggal di Nusantara. Namun, pasca perdamaian, Aceh mulai bangkit dengan adanya sumber pendapatan dari “kompensasi perang” GAM–RI, yaitu hak Aceh untuk mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Namun, menjelang berakhirnya “eksistensi” Otsus Aceh yang tinggal beberapa tahun lagi, Aceh menjadi tidak karuan. Masyarakat Aceh tidak menginginkan Otsus berakhir. Seharusnya, Otsus Aceh berlaku sepanjang masa, karena Dana Otsus adalah “PENG PRANG”. Akan tetapi, waktu terus berjalan. Pemerintah Aceh di bawah kendali Mualem dan Dek Fad terus berjibaku agar Otsus Aceh diperpanjang kembali dan dikembalikan pada titah dasar, yaitu 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

Kencangnya lobi politik dan komunikasi intens yang dibangun Mualem maupun Dek Fad, baik melalui Mendagri, Mensesneg, pimpinan DPR RI, pimpinan MPR RI, pimpinan DPD RI, Baleg DPR RI, Komisi II DPR RI, pimpinan partai politik di daerah maupun di pusat, hingga ke pemegang kendali negara, yaitu Presiden Prabowo, telah dilakukan secara masif. Artinya, semua pemangku kepentingan negeri ini telah disambangi oleh Mualem untuk menggolkan kepentingan rakyat Aceh.

Baca juga: Perlu Lembaga Khusus Kelola Dana Otsus, Ketua Komisi II DPR Sepakat Perpanjang 20 Tahun

Sosok Mualem yang sangat santun dalam kancah politik nasional, dan karenanya dikenal serta dihargai oleh pejabat negara maupun pimpinan daerah se-Indonesia, ternyata telah membuka hati para pemangku kepentingan di negeri ini. Alhasil, kerja keras beliau untuk mengembalikan marwah rakyat Aceh agar Otsus diperpanjang, Alhamdulillah, mendapatkan lampu hijau dari semua pemangku kepentingan di pusat.

Komunikasi intens Mualem, khususnya dengan Mendagri sebagai “sopir bus” pemerintahan pusat dan daerah, terus terjalin layaknya hubungan adik dan kakak. Alhasil, Alhamdulillah, Mendagri “mungkin” menjadi salah satu pihak pertama yang mendukung langkah-langkah progresif Mualem untuk mengembalikan pembangunan berkelanjutan di Aceh Nanggroe Meutuah.

Cara bersilaturahmi, berkomunikasi, dan melakukan lobi politik yang sangat lembut (soft) dan intens yang dilakukan Gubernur Aceh tersebut menjadi “penyejuk hati” para pejabat di Jakarta. Pejabat di Istana dan di Senayan sangat senang dan menghargai politik soft yang dimainkan oleh Mualem. Maka, hampir tidak ada pejabat pusat yang menolak ketika Mualem meminta agar Dana Otsus Aceh diperpanjang dan dikembalikan seperti sedia kala, paling kurang 2 persen sebagaimana 20 tahun yang lalu.

Hasil komunikasi Mualem ini membuat rakyat Aceh sangat berbahagia. Bayangkan, dahulu APBA Aceh pernah mencapai angka Rp18 triliun, namun kini hanya tinggal sekitar Rp11 triliun. Penurunan Rp7 triliun APBA Aceh ini sungguh terjun bebas, seperti jatuh dari lantai 17 lalu tersangkut di lantai 5. Kondisi ini sangat dramatis bagi rakyat Aceh, karena menyebabkan kekurangan pendapatan daerah. Dampaknya terasa pada salah satu program wajib rakyat Aceh, yaitu JKA. Eksistensi program JKA kemudian harus dilakukan penyesuaian akibat rendahnya pendapatan Aceh.

APBA sebesar Rp11 triliun terasa sangat berat bagi masyarakat Aceh, karena Aceh bukanlah provinsi “normal” seperti provinsi lain di Indonesia. Konflik berkepanjangan dan gempa tsunami telah membawa Aceh kembali ke titik paling rendah dalam urusan pembangunan dan hajat hidup rakyat. Semula, APBA yang sangat mengandalkan Dana Otsus dititikberatkan untuk membangun kembali infrastruktur yang habis dan rusak parah akibat konflik RI–GAM dan bencana tsunami. Kondisi inilah yang menjadikan Otsus Aceh sangat penting untuk terus dipertahankan.

Belum selesai masalah tersebut, Aceh kembali diguncang bencana alam berupa banjir hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu yang kembali meluluhlantakkan wilayah Aceh. Lagi-lagi, Aceh harus terpuruk menghadapi kenyataan pahit ini. Hampir setengah rakyat Aceh kembali merasakan dampak pahit bencana alam tersebut. Tentu saja, Aceh kembali seperti ke titik nol dalam urusan pembangunan infrastruktur publik. Hal inilah yang semakin menegaskan betapa pentingnya Otsus Aceh untuk terus dilanjutkan sepanjang masa.

Bukan tanpa alasan, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah di Nusantara ini, sehingga sangat layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Syahdan, tekad, kegigihan, dan silaturahmi tanpa batas yang dilakukan oleh seorang Gubernur Aceh, Mualem, mendapat jempol seratus dari pejabat Indonesia, tokoh masyarakat Aceh, politisi, ulama, intelektual, pemuda, dan tentunya seluruh masyarakat Aceh. Akhirnya, kita berdoa dan berharap agar semua pihak memberikan perhatian serius demi kelangsungan pembangunan Aceh yang pernah berjasa besar dalam membangun negara yang disebut Indonesia.

Pada akhirnya, hanya tiga kata yang sangat pantas disematkan kepada Mualem: “Apresiasi Luar Biasa” atas kegigihan Mualem, sang pemimpin pejuang Aceh. Semoga Allah SWT merahmati pemimpin yang amanah. Wallahu a‘lam bishawab. (*)

*) PENULIS Tokoh Masyarakat Pidie

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel Kupi Beungoh lainnya di SINI