Ahmad Doli: Pengelolaan Otsus Aceh Harus Ada Perencanaan Matang

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh ke depan harus disertai dengan perencanaan yang matang dan terukur agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
• Hal ini disampaikan Doli dalam agenda silaturahmi bersama DPD Golkar Aceh di Kantor DPD I Golkar Aceh, Banda Aceh, Jumat (17/4/2026).
• Doli menjelaskan, perpanjangan dana Otsus Aceh yang sedang dibahas dalam penyusunan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh ke depan harus disertai dengan perencanaan yang matang dan terukur agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Doli dalam agenda silaturahmi bersama DPD Golkar Aceh di Kantor DPD I Golkar Aceh, Banda Aceh, Jumat (17/4/2026).

Doli menjelaskan, perpanjangan dana Otsus Aceh yang sedang dibahas dalam penyusunan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mendorong pemerataan pembangunan. 

“Ini adalah bagian perjuangan yang lebih besar. Perjuangan yang besar itu adalah bagaimana melalui undang-undang ini, judul besarnya adalah kita ingin melakukan percepatan pembangunan Provinsi Aceh yang menjadi bagian pemerataan terhadap pembangunan wilayah seluruh Indonesia,” kata Doli.

Karena itu, Doli menekankan, fokus pembahasan perpanjangan Otsus Aceh tidak boleh hanya berhenti pada besaran anggaran, tetapi juga harus menyentuh arah pemanfaatannya.

“Oleh karena itu, sebetulnya saya meminta kepada teman-teman Golkar, di bawah kemudian Pak Salim Fahri, ini kita harus sudah mulai moving forward, maju lebih ke depan,” tegas Doli.

“Bukan hanya bicara tentang soal berapa besarannya, tapi kita harus juga mulai bicara tentang kalaupun nanti dana Otsus ini disepakati berapa triliun, apakah 2,5 persen, even misalnya sampai 10 persen, ini anggaran ini mau diapakan? Menjadi bagian dari percepatan pembangunan itu,” lanjutnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar ini juga mengusulkan pembentukan badan khusus untuk mengelola dana Otsus secara lebih terarah. 

Menurutnya, lembaga tersebut penting untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program berjalan sistematis.

“Kami pernah mengusulkan untuk dipertimbangkan dan sudah direspons oleh pemerintah, memang nanti ke depan saya kira harus ada badan khusus yang dilibatkan dalam pengelolaan dana Otsus ini,” katanya.

Ia menjelaskan, badan tersebut dapat melibatkan unsur pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, hingga pemerintah kabupaten/kota, dengan tugas menyusun perencanaan program, melakukan pengawasan, serta evaluasi secara berkala.

“Sehingga nanti kita bisa punya indikator-indikator, punya ukuran-ukuran, misalnya tahun pertama pelaksanaannya sampai 5 tahun seperti apa, 10 tahun bagaimana, sampai 20 tahun,” jelasnya.