Senin, 20 April 2026

Berita Aceh Barat

Gagal Dapat TKD dan RS Regional, Kekecewaan Bupati Aceh Barat Memuncak

“Kami sangat terkejut. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Apa indikatornya, bagaimana rumus dan aturan pembagiannya?” tegas Bupati Tarmizi, Sabtu.

Penulis: Sadul Bahri | Editor: Nurul Hayati
Serambinews.com/Sadul Bahri
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP. 

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, meluapkan kekecewaan keras terhadap Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) setelah daerah yang dipimpinnya menjadi satu-satunya kabupaten yang tidak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Aceh senilai Rp 824 miliar.

Ironisnya, Aceh Barat justru dikategorikan sebagai daerah yang tidak terdampak bencana.

Akibatnya, kabupaten ini hanya menerima tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sekitar Rp 1,09 miliar dari total penyesuaian Rp 75 miliar yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota.

“Kami sangat terkejut. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Apa indikatornya, bagaimana rumus dan aturan pembagiannya?” tegas Bupati Tarmizi, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terlebih Aceh Barat sebelumnya telah dilibatkan dalam proses pendataan kerusakan pascabencana.

Namun, hasil akhirnya justru tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

Tarmizi mengaku telah meminta klarifikasi langsung kepada TAPA, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan terkait dasar kebijakan tersebut.

Situasi ini dinilai berpotensi memicu spekulasi di tengah masyarakat.

Apalagi, Aceh Barat sebelumnya juga gagal mendapatkan bantuan pembangunan rumah sakit regional.

Padahal, sempat ada peluang pendanaan dari peralihan dana PORA sebesar Rp 80 miliar yang kemudian dibatalkan dengan alasan akan dialihkan ke skema TKD.

Baca juga: Rp 824 Miliar Dana TKD Tak Masuk, Kerugian Pasca Bencana Aceh Barat Tembus Rp 1,29 Triliun

“Faktanya, dana TKD pun tidak terealisasi dengan alasan tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tarmizi menyebut bahwa Gubernur Aceh sebelumnya telah memberi arahan agar Aceh Barat mendapatkan perhatian khusus.

Namun realisasi kebijakan di tingkat anggaran justru berbanding terbalik dengan arahan tersebut.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved