Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Abdya Tekankan Sinergi dan Komitmen Bersama

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tgk Dikila, Kantor Bapperida Abdya, Selasa (21/4/2026).

Rakor dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Amrizal, dan diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam gugus tugas KLA.

Dalam sambutannya, Amrizal menyampaikan bahwa rakor tersebut menjadi upaya memperkuat komitmen bersama dalam pemenuhan hak anak di daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mewujudkan Kabupaten Layak Anak sangat bergantung pada kerja sama seluruh pihak.

Baca juga: Harga TBS Sawit di Nagan Raya Tertinggi Rp 2.980 per Kg

“Kita menekankan bahwa peran aktif seluruh OPD sangat diperlukan, mengingat masing-masing memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan indikator KLA,” ujarnya.

Ia berharap seluruh OPD yang tergabung dalam gugus tugas KLA dapat berperan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Harus ada kerja sama semua lini dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini, sehingga kita bisa mencapai nilai yang lebih optimal dalam penilaian KLA,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala DPMP4 Abdya, Jasmadi, menyebutkan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat strategi ke depan.

“Melalui rakor ini, kita melakukan evaluasi capaian KLA dengan meninjau sejauh mana progres Kabupaten Abdya dalam memenuhi indikator yang telah ditetapkan, termasuk penguatan kelembagaan gugus tugas KLA di tingkat daerah,” jelasnya.

Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi kunci agar gugus tugas KLA dapat bekerja lebih efektif dan terkoordinasi. Selain itu, sinergi lintas sektor harus terus didorong agar pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab bersama.

“Komitmen bersama adalah kunci utama untuk memastikan anak-anak di Abdya tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendukung, serta hak-haknya terlindungi secara optimal,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Julisna, memaparkan secara rinci terkait klaster-klaster dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak.

Ia menjelaskan bahwa evaluasi KLA mencakup berbagai aspek penting yang terbagi dalam beberapa klaster, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, hingga perlindungan khusus anak.

“Setiap klaster memiliki indikator yang harus dipenuhi dengan data dukung yang valid. Oleh karena itu, koordinasi dan keseriusan dari setiap OPD sangat dibutuhkan dalam melengkapi seluruh komponen penilaian,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi KLA bukan sekadar penilaian administratif, melainkan cerminan nyata dari upaya pemenuhan hak anak di daerah.

“Dengan terlaksananya rakor ini, DPMP4 Abdya berharap adanya peningkatan status predikat Kabupaten Layak Anak serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Abdya semakin terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkas Julisna.(*)