Pemkab Aceh Barat Sinkronkan Data DTSEN dengan Bappenas RI

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat kualitas data sosial-ekonomi melalui audiensi dengan Bappenas.
• Pertemuan ini membahas sinkronisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya data kemiskinan, kesehatan, dan penerima rumah layak huni agar lebih akurat dan tepat sasaran.
• Pemkab juga menegaskan komitmen menjaga keamanan data serta mendorong kolaborasi pusat-daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan yang efektif.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat kualitas data sosial dan ekonomi melalui langkah strategis. Bupati Aceh Barat, Tarmizi, melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI guna membahas sinkronisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Selasa (21/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang SS 3 Gedung Bappenas RI, Jakarta, tersebut diterima langsung oleh Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, bersama jajaran.

Dalam keterangannya, Tarmizi menyebutkan bahwa audiensi tersebut difokuskan pada upaya memperoleh dan menyelaraskan data penting, seperti data penerima rumah layak huni, kemiskinan, serta data kesehatan di wilayah Aceh Barat.

“Pertemuan ini difokuskan pada upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperoleh dan mensinkronkan data yang sangat mendesak, yaitu data penerima rumah layak huni, kemiskinan, serta data kesehatan,” ujar Tarmizi.

Ia menegaskan, keakuratan data menjadi kunci utama agar program jaminan sosial dan bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pembaruan dan validasi data secara berkelanjutan. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga menegaskan komitmen dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data DTSEN. Pengelolaan data dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Tarmizi mengingatkan bahwa pelanggaran dalam pengelolaan data, seperti kebocoran atau penyalahgunaan, dapat berujung pada konsekuensi hukum serius, termasuk sanksi pidana. Karena itu, seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk memperkuat sistem keamanan data serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Baca juga: Aceh Barat Fokuskan Pemerataan dan Kualitas Pembangunan dalam RKPD 2027

Sementara itu, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keselarasan data melalui implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Ia juga menegaskan bahwa keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya.

“Pengelolaan data DTSEN harus mengikuti prinsip tata kelola data yang baik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan. Keamanan data harus dijamin melalui sistem yang andal, pengaturan akses yang ketat, serta kepatuhan terhadap standar perlindungan data yang berlaku,” ujarnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Bappenas RI dalam menghadirkan data yang berkualitas, aman, dan terintegrasi, guna mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt. Kepala Dinas Kominsa Aceh Barat, Kabid Persandian dan Statistik, Kabid Riset dan Inovasi Daerah, serta Statistisi Ahli Pertama.(*)