Dari Kantor Wali Kota, Pendemo Bergerak Ke Kajaksaan Langsa Serahkan Berkas Dugaan Tipikor

Ringkasan Berita:

• Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) melanjutkan aksi unjuk rasa dari Kantor Wali Kota Langsa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa, Kamis (30/4/2026).
• Setelah beberapa menit berorasi, penanggung jawab aksi, Aprizal Roji, bersama perwakilan massa menyerahkan berkas berisi dugaan penyelewengan dana bantuan banjir, termasuk bantuan sapi, tas, dan seragam sekolah.
• Berkas tersebut diterima oleh Kasi Intelijen Kejari Langsa, Fadly Setiawan, SH, M.Kn

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKBK) melanjutkan aksi unjuk rasa dari Kantor Wali Kota Langsa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa, Kamis (30/4/2026).

Setelah beberapa menit berorasi, penanggung jawab aksi, Aprizal Roji, bersama perwakilan massa menyerahkan berkas berisi dugaan penyelewengan dana bantuan banjir, termasuk bantuan sapi, tas, dan seragam sekolah.

Berkas tersebut diterima oleh Kasi Intelijen Kejari Langsa, Fadly Setiawan, SH, M.Kn, dan Kasi Pidsus, Hendra Salfina PA, SH, MH, yang mewakili Kajari Langsa, Adi Tyiogunawan, SH, MH, yang saat itu sedang menghadiri acara peusijuk jamaah calon haji di Pendopo Wali Kota.

Fadly Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan bantuan bencana.

“Laporan sudah kami terima secara resmi dan sedang dibuatkan berita acara serah terima. Selanjutnya akan kami tindak lanjuti. Jika ada laporan lain, silakan disampaikan langsung ke Kejaksaan,” ujarnya di hadapan massa.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan terbuka terhadap laporan masyarakat dan akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pelapor.

Fadly juga mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan yang dilaporkan, seperti perubahan data penerima bantuan dan kasus penerima buku tabungan yang dananya tidak bisa dicairkan.

“Kami juga memfasilitasi penanganan bantuan banjir ini. Ada yang sudah selesai dan ada yang masih berproses,” tambahnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika mengalami intimidasi.

“Jika ada intimidasi, segera laporkan ke aparat penegak hukum. Dokumentasikan jika perlu. Kita harus kompak dan saling menjaga,” tegasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS - Tuntut Bantuan, Ratusan Korban Banjir Kembali Demo Kantor Wali Kota Langsa

Pendemo Minta Wali Kota Temui Mereka

Dalam aksi sebelumnya di Kantor Wali Kota Langsa, massa menuntut agar Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra, hadir langsung menemui mereka.

Namun, saat aksi berlangsung, Wali Kota diketahui sedang mengikuti acara peusijuk jamaah calon haji di Pendopo.

Massa hanya disambut oleh Sekda Kota Langsa, Suhartini, bersama sejumlah pejabat lain, seperti Asisten I Al Azmi, Asisten II M. Yusuf Akbar, serta Plt Kadinsos Sopian Hamid.

Meski demikian, para pendemo menolak perwakilan tersebut dan tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan Wali Kota, serta Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari.

Mereka menuntut penjelasan terkait belum diterimanya bantuan banjir oleh sebagian warga.

Setelah sekitar satu jam berunjuk rasa tanpa kehadiran Wali Kota, massa bergerak menuju Kantor Kejari Langsa.

“Kami akan kembali lagi ke Kantor Wali Kota dan siap bermalam sampai Wali Kota menemui kami,” tegas Aprizal Roji.

Baca juga: Massa Desak Wali Kota Langsa Temui Mereka, Tolak Perwakilan Pejabat

 
Aksi Dimulai dari Lapangan Merdeka

Aksi ini merupakan demonstrasi kedua yang dilakukan FKBK. Massa mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di Lapangan Merdeka Langsa sebelum bergerak ke Kantor Wali Kota.

Setibanya di lokasi, mereka menyampaikan aspirasi di depan pintu gerbang Sekretariat Pemko Langsa.

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Langsa serta Satpol PP dan Wilayatul Hisbah.

Salah satu tuntutan yang disuarakan melalui spanduk adalah desakan kepada DPRK Langsa untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan banjir.