Drama ‘tarik menarik’ JKA, Nasrul Sufi: Tontonan yang Membingungkan Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang belakangan ini viral tidak hanya memicu keluhan terhadap layanan kesehatan, tetapi juga membuka ruang kritik yang lebih luas terhadap arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Aceh.
• Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik, Nasrul Sufi, menilai bahwa kegaduhan yang terjadi tidak terlepas dari lemahnya koordinasi, komunikasi, dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kebanggaan masyarakat Aceh yang belakangan ini viral tidak hanya memicu keluhan terhadap layanan kesehatan, tetapi juga membuka ruang kritik yang lebih luas terhadap arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Aceh.

Situasi ini telah berkembang menjadi alarm sosial yang mengindikasikan adanya kegagalan dalam menjaga stabilitas kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.

Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik, Nasrul Sufi, menilai bahwa kegaduhan yang terjadi tidak terlepas dari lemahnya koordinasi, komunikasi, dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

Ia menyebutkan, kondisi ini telah memecah persepsi publik terkait keberpihakan pemangku kebijakan dan menciptakan kegaduhan sosial.

“Ketika kebijakan tidak diiringi dengan prinsip good governance, maka yang muncul adalah reaksi dan kebingungan di tengah masyarakat. Hari ini kita melihat gejala itu, di mana masyarakat mulai terbelah dalam menyikapi JKA,” ujar Nasrul, kepada Serambinews.com, Minggu (3/5/2026).

Baca juga: Bupati Aceh Besar Minta Kebijakan Desil JKA Ditinjau Ulang

Menurutnya, tarik-menarik kepentingan dan kurangnya sinkronisasi kebijakan telah menciptakan policy mismatch, yakni ketidaksesuaian antara keputusan yang diambil dengan kebutuhan riil masyarakat.

Hal ini diperparah oleh minimnya transparansi serta komunikasi publik yang tidak efektif.

Nasrul juga menegaskan bahwa situasi ini berpotensi melahirkan fragmentasi sosial, di mana masyarakat terpolarisasi akibat kebijakan yang tidak konsisten.

Untuk itu, ia mengingatkan dalam konteks pelayanan dasar seperti kesehatan, negara seharusnya hadir sebagai pemersatu, bukan justru menjadi sumber perpecahan.

“DPR Aceh dan Sekda harus menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial. Jangan sampai kebijakan yang dihasilkan justru menimbulkan disfungsi sistemik dan memperlemah kepercayaan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi moral hazard (risiko moral) apabila pengawasan terhadap program JKA tidak diperkuat.

Tanpa kontrol yang ketat, program ini rentan terhadap penyimpangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Baca juga: IKAT Aceh Minta Kebijakan Pembatasan JKA Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Nasrul mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta reformulasi kebijakan berbasis prinsip keadilan (equity) dan keberlanjutan (sustainability).