Sekda Aceh Pastikan Evaluasi secara Berkala

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh memastikan pelaksanaan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA tetap berjalan sebagaimana mestinya
• Sekda Aceh menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan awal, implementasi Pergub JKA di sebagian besar rumah sakit pemerintah belum menemukan kendala berarti, khususnya dalam hal penerimaan pasien
• Pergub Nomor 2 Tahun 2026 terkait JKA sudah berjalan empat hari. Sejauh evaluasi kami, dari sebagian besar rumah sakit pemerintah tidak ada kendala apa pun terkait penerimaan pasien JKA

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memastikan pelaksanaan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski baru memasuki hari keempat sejak diberlakukan, evaluasi terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan awal, implementasi Pergub JKA di sebagian besar rumah sakit pemerintah belum menemukan kendala berarti, khususnya dalam hal penerimaan pasien.

“Pergub Nomor 2 Tahun 2026 terkait JKA sudah berjalan empat hari. Sejauh evaluasi kami, dari sebagian besar rumah sakit pemerintah tidak ada kendala apa pun terkait penerimaan pasien JKA,” ujarnya. Hal ini disampaikan Sekda saat diwawancarai usai menemui massa aksi demo di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (4/5/2026). Saat memberi keterangan, Sekda Aceh didampingi 2 orang juru bicara Pemerintah Aceh, yakni Teuku Kamaruzzaman SH dan Dr Nurlis Effendi.

Ia juga menjelaskan, bahwa kebijakan ini berbasis pemutakhiran data agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat maupun pembayaran ganda. Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 3,2 juta peserta JKN pada desil 1 hingga 5, serta sekitar 1,1 juta peserta mandiri. 

Sementara itu, peserta JKA yakni pada desil 6-7 tercatat sekitar 604 ribu untuk pendaftar awal.

Namun, dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 260 ribu calon peserta yang masih berstatus “null” atau belum teridentifikasi keberadaannya meski memiliki KTP Aceh.

“Status null ini artinya orangnya belum kita ketahui keberadaannya. Tapi begitu mereka mendaftar, langsung masuk JKA. Ini untuk memastikan program tepat sasaran dan tidak terjadi pembayaran ganda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda mengungkap, untuk kelompok desil 8 hingga 10, pemerintah juga telah melakukan pembersihan data. Di mana terdapat sekitar 34 ribu data pasien dengan penyakit katastropik seperti gagal ginjal, stroke, jantung, dan paru telah dialihkan ke skema JKA.  Selain itu, sebanyak 19 ribu data masyarakat terdampak bencana juga telah dimasukkan dalam program tersebut.

Sekda juga menegaskan, seluruh proses pemutakhiran data dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Bappenas. Data yang digunakan mengacu pada DTSEN yang diakui pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan kebijakan. “Semua kita koordinasikan dengan BPS, BPJS, Kemensos, dan Bappenas. Karena DTSEN ini adalah data yang diakui pemerintah pusat dan digunakan seluruh provinsi,” katanya.

Akan terus evaluasi

Meski demikian, M. Nasir, menegaskan bahwa Pergub ini akan terus dievaluasi. Jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan.

“Tidak ada yang baku. Begitu kita temukan sesuatu yang menghambat proses, pasti akan kita evaluasi,” tegasnya. Menurutnya, evaluasi dilakukan setiap hari, serta secara berkala dalam jangka waktu tiga hingga enam bulan. Saat ini juga sedang berlangsung masa transisi selama tiga bulan, yakni dari Mei hingga Agustus, yang memungkinkan adanya perubahan data, termasuk penyesuaian desil.

Dalam periode tersebut, kata dia, BPS juga akan dijadwalkan melakukan sensus ekonomi ulang guna memperoleh data yang lebih akurat. Pemerintah Aceh telah menginstruksikan seluruh kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut.

“Harapannya kita mendapatkan data yang benar-benar valid, sehingga kebijakan ini bisa semakin tepat sasaran,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa program JKA selama ini jarang dievaluasi secara menyeluruh. Padahal, menurutnya, evaluasi seharusnya dilakukan secara rutin setiap tahun untuk menghindari kesalahan dalam pembayaran premi dan memastikan kesesuaian dengan regulasi. “Kita heran juga, sudah 15 tahun JKA ini tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh. Harusnya setiap tahun,” ujarnya.

Tidak berwenang cabut Pergub

Lebih lanjut, M. Nasir menegaskan, dirinya selaku Sekda tidak memiliki kewenangan untuk mencabut Pergub, melainkan bertugas membantu gubernur dalam memastikan kebijakan berjalan optimal. “Saya tidak punya kapasitas mencabut Pergub. Tugas saya memastikan proses ini berjalan dengan baik, dengan data yang kita yakini valid,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya berharap melalui evaluasi berkelanjutan dan pemutakhiran data, pelaksanaan Pergub JKA dapat terus berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.(ra)