Pemkab Aceh Singkil Diminta Segera Realisasikan APBK 2026

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil diminta segera merealisasikan program pembangunan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026.
• Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Syahrul Manik, pada Rabu (6/5/2026).
• Menurut Syahrul, hingga memasuki bulan Mei 2026, realisasi anggaran dinilai masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan progres yang signifikan, padahal kebutuhan masyarakat semakin mendesak.

Laporan Serambi Indonesia oleh Dede Rosadi | Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil diminta segera merealisasikan program pembangunan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2026.

Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Syahrul Manik, pada Rabu (6/5/2026).

Menurut Syahrul, hingga memasuki bulan Mei 2026, realisasi anggaran dinilai masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan progres yang signifikan, padahal kebutuhan masyarakat semakin mendesak.

Ia menyebutkan bahwa desakan tersebut mengacu pada jargon “bergerak cepat” yang kerap disuarakan dalam percepatan pembangunan daerah. Namun, fakta di lapangan dinilai belum sejalan dengan semangat tersebut.

“Program-program strategis belum berjalan, padahal saat ini sudah memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2026,” ujar Syahrul.

Syahrul juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperbaiki koordinasi dan meningkatkan keseriusan dalam mengeksekusi program yang telah disepakati dalam APBK.

“Kami melihat pemerintah daerah gagal menerjemahkan semangat bergerak cepat ke dalam langkah konkret. Ini bukan hanya soal kinerja, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat Aceh Singkil,” tegasnya.

Baca juga: Pembahasan APBK Aceh Singkil Dilanjutkan 21 April 2026 Usai Sempat Deadlock

AMPAS menilai lambannya realisasi APBK berpotensi menimbulkan efek domino di berbagai sektor vital.

Pembangunan infrastruktur yang tertunda, misalnya, dapat menghambat konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, program di sektor pendidikan dan kesehatan yang tidak berjalan optimal akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, sektor ekonomi kerakyatan yang sangat bergantung pada perputaran anggaran daerah juga berisiko semakin tertekan.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berujung pada rendahnya serapan anggaran di akhir tahun, yang selama ini menjadi persoalan klasik di berbagai daerah,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Syahrul juga meminta Pemkab Aceh Singkil untuk membuka data realisasi APBK 2026 secara rinci dan berkala kepada publik.

Ia turut mendesak DPRK Aceh Singkil agar menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.

Menurutnya, transparansi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang berasal dari uang rakyat telah digunakan, sekaligus untuk mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat.