Wabup Abdya Sebut DTSEN Sangat Ditentukan Peran Aktif Aparatur Gampong 

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Abdya Zaman Akli menegaskan peran gampong sangat penting dalam memastikan keakuratan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
• Ia menyebut keberhasilan penyaluran bantuan sosial bergantung pada validasi dan pembaruan data yang dilakukan aparatur gampong secara konsisten.
• Akli juga mengingatkan agar pengelolaan data dilakukan transparan dan tepat agar tidak terjadi salah sasaran bantuan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli menyebutkan peran pemerintah gampong sangat strategis dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal itu disampaikan Zaman Akli Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Pemerintah Gampong dalam Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Tahun 2026, yang dilaksanakan di aula Tgk Dikila Kantor Bapperida Abdya, Rabu (6/5/2026).

Akli menyebutkan, gampong adalah ujung tombak dan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, serta yang paling memahami kondisi riil di lapangan.

"Tidak ada data yang lebih akurat selain data yang lahir dari pengamatan langsung di tengah masyarakat. Karena itu, keberhasilan DTSEN ini sangat ditentukan oleh sejauh mana peran aktif para Keuchik dan aparatur gampong dalam melakukan verifikasi, validasi, serta pembaruan data secara berkelanjutan," ungkap Akli.

Kegiatan yang dilaksanakan ini, sebut Akli, adalah ruang penting untuk menyamakan langkah, menyatukan persepsi, sekaligus memperkuat komitmen dalam memastikan bahwa setiap kebijakan sosial yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.

"Saat ini, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan yang sangat jelas, yaitu penggunaan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial," ujarnya.

"Ini adalah langkah besar dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih adil, transparan, dan akuntabel," tambahnya.

Artinya, kata Akli, ke depan tidak boleh lagi ada data yang berjalan sendiri-sendiri, ketidaksinkronan antara kondisi di lapangan dengan data yang dimiliki—semua harus berbasis pada satu data yang sama, yaitu data yang benar, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan.

"Kita juga tidak menutup mata bahwa dalam implementasinya masih terdapat berbagai dinamika di masyarakat. Ada aspirasi, keluhan, bahkan harapan dari masyarakat terkait penyesuaian data, khususnya dalam hal tingkat kesejahteraan atau desil," ungkap Akli.

Menurutnya, ini adalah hal yang wajar, karena data bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang hidup dan terus berubah mengikuti kondisi masyarakat.

"Yang penting bagi kita adalah memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan melalui mekanisme yang benar, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan," imbuhnya.

Akli juga menekankan satu hal penting yang sering menjadi perhatian, yaitu terkait konsistensi dalam pengelolaan data di tingkat gampong.