FKUB Pidie: Pentingnya Deteksi Dini dan Perkuat Kerukunan Di Tengah Masyarakat

Ringkasan Berita:

• FKUB Kabupaten Pidie, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2026
• Perlu menyoroti tentang pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan kerukunan, termasuk memantau aktivitas Ormas/LSM tidak terdaftar yang dinilai dapat merugikan masyarakat.
• Kaban Kesbangpol Pidie, Teuku Iqbal menyampaikan bahwa FKUB berperan dan memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI -  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pidie, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2026 di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pidie, Jumat (8/5/2026).

Hal ini merupakan wadah konsolidasi antara FKUB dengan Pemerintah Daerah, Kankemenag, serta unsur terkait untuk memperkuat peran FKUB dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat. 

Rakor dimoderator oleh Kaban Kesbangpol Pidie, Teuku Iqbal, S.STP., M.Si., yang juga Sekretaris Dewan Penasehat (Wanhat).

Teuku Iqbal menyampaikan bahwa FKUB berperan dan memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah.

Ia mengingatkan bahwa pengaruh efisiensi anggaran saat ini turut berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan FKUB.

Baca juga: FKUB Sepakat Bantah Tudingan Aceh Intoleran, Baron: Nonmuslim Juga Diundang pada Kenduri Haji

Selain itu, Teuku Iqbal dalam Rakor ini juga menyampaikan terkait keberadaan Ormas/LSM yang tidak terdaftar di Badan Kesbangpol.

Deteksi dini

Maka itu ia mengatakan, perlu menyoroti tentang pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan kerukunan, termasuk memantau aktivitas Ormas/LSM tidak terdaftar yang dinilai dapat merugikan masyarakat.

“FKUB bersama pemerintah harus peka terhadap dinamika yang berkembang, agar potensi konflik bisa diredam sejak awal sehingga deteksi ini perlu dilakukan,” ujarnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh Wanhat FKUB, antaranya Ketua MPU Pidie, Tgk. H. Muhammad Ismi A. Jalil ( Abu Ilot), Asisten I Setdakab Pidie, Dr. H. Nadhar Putra, M.Si., Kakan Kemenag Pidie Samhudi, S.Si., Kepala Bappeda Pidie H. Isnaini Ibrahim, S.T., M.Si., Kepala DSI, drh. H. Fazli, M.Si., dan Kabag Tata Usaha Kankemenag Pidie.

Kemudian, Ketua FKUB, Tgk. Junaidi Ahmad, S.Ag., M.H., Waket I, Tgk. Isafuddin, S.H.I., M.H., Waket II, Tgk. Amri Aiyub, Sekretaris, Tgk. M Diah Adam, S H., Wasek, Tgk. Fakhrijal, serta seluruh anggota FKUB Pidie.

Di sisi lain, Kakan Kemenag Pidie, Samhudi, menyampaikan terkait efisiensi anggaran di Kankemenag Pidie. 

Ia mengaku nantinya dalam pertemuan di provinsi, pihaknya akan menyampaikan tentang kegiatan dan kebutuhan anggaran FKUB Pidie.

“Maka itu sangat penting adanya dukungan anggaran agar FKUB dapat menjalankan fungsi pembinaan kerukunan secara optimal,” ungkap Samhudi.

Sementara itu, Asisten I Dr. H. Nadhar Putra, M.Si., pada Rakor ini mewakili Wabup, menilai keberadaan FKUB di Kabupaten Pidie lebih homogen. 

Hal itu bukan jaminan kemungkinan terjadinya konflik, apalagi dengan masifnya penggunaan media sosial.

“Maka itu harus adanya deteksi dini karena konflik yang terjadi sekarang bukan di lingkup kabupaten saja. Potensi konflik sering terjadi bukan antar umat beragama, namun antar intern agama. Untuk mengantisipasinya FKUB bisa menjadi wadah penyelesaiannya,” kata Nadhar Putra.

Terkait penyusunan Rencana Kerja FKUB untuk Tahun 2026, Kepala Bappeda Pidie H. Isnaini Ibrahim, menyampaikan bahwa bisa saja diusulkan pada anggaran Perubahan, sebelum melakukan kegiatan, termasuk kegiatan yang ke depannya memerlukan penanganan segera.

Dalam forum yang sama, Kepala DSI Pidie, H. Fazli, menuturkan tentang isu-i su yang tengah berkembang di masyarakat.

“Isu seperti masalah desil Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) perlu mendapat perhatian bersama, karena bisa saja melebar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ungkap H. Fazli.

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Pidie Tgk. Junaidi, S.Ag., M.H., dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Pidie dan Kankemenag Pidie.

Menurutnya, kekuatan FKUB selama ini tidak terlepas dari koordinasi bersama antara Pemkab Pidie dan jajaran Kankemenag Pidie. 

Rakor FKUB 2026 ini diharapkan menghasilkan rumusan program kerja yang adaptif terhadap kondisi efisiensi anggaran, namun tetap responsif dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik, baik yang bersumber dari media sosial maupun dinamika intern umat beragama, pungkasnya. (*)