Pemkab Aceh Utara Usulkan 58 Ribu KK Penyintas Banjir Terima Bantuan Tahap Tiga

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara mengusulkan sebanyak 58.528 kepala keluarga (KK) penyintas banjir untuk menerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap tiga kepada pemerintah pusat.
• Bantuan tersebut meliputi stimulan rumah rusak, jatah hidup, bantuan ekonomi, hingga bantuan isi hunian.
• Usulan itu disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, kepada Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara mengusulkan sebanyak 58.528 kepala keluarga (KK) penyintas banjir untuk menerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap tiga kepada pemerintah pusat.

Bantuan tersebut meliputi stimulan rumah rusak, jatah hidup, bantuan ekonomi, hingga bantuan isi hunian.

Usulan itu disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, kepada Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara, Fauzan, kepada Serambinews.com, Selasa (12/5/2025), menyebutkan bahwa total awal penyintas banjir yang masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh Utara mencapai 98.000 KK.

“Dari jumlah itu, tahap satu sudah disalurkan kepada 667 KK, kemudian tahap dua sebanyak 4.043 KK. Sedangkan tahap tiga yang telah diusulkan pekan lalu sebanyak 58.528 KK,” kata Fauzan kepada Kompas.com, Senin (11/5/2026).

Menurut Fauzan, Bupati Aceh Utara meminta agar bantuan tahap tiga tersebut dapat dicairkan sebelum Hari Raya Iduladha guna meringankan beban masyarakat terdampak banjir.

Baca juga: Sudah Enam Bulan Tinggal di Gubuk Darurat, Puluhan Penyintas Banjir di Aceh Utara Belum Terima DTH

“Pak Bupati di depan Gus Ipul meminta agar tahap tiga ini dicairkan sebelum Iduladha. Minimal jatah hidup dulu, lebih bagus seluruhnya agar bisa membantu masyarakat penyintas banjir,” ujarnya.

Jika bantuan tahap tiga telah dicairkan, maka masih tersisa sekitar 35.292 KK lagi yang direncanakan masuk dalam pengusulan tahap empat.

Data tersebut dijadwalkan akan kembali dikirimkan ke Kementerian Sosial RI pada Juni 2026 mendatang.

Fauzan menjelaskan, proses pengusulan dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh data penerima benar-benar valid setelah melalui proses verifikasi berulang.

“Karena data awal yang diusulkan oleh keuchik harus diverifikasi kembali untuk memastikan validitas penerima bantuan,” katanya.

Dalam proses verifikasi tersebut, BPBD Aceh Utara juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Utara. Langkah itu dilakukan setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian identitas penerima bantuan.

“Kami menemukan ada nama penerima dengan data KTP berbeda. Setelah dicrosscheck, ternyata yang diusulkan adalah nama panggilan, bukan nama sesuai identitas resmi di KTP,” jelas Fauzan.