PDPM Abdya Minta Pemerintah Atasi Kesulitan BBM untuk Traktor

Ringkasan Berita:

• Pemuda Muhammadiyah Abdya mendesak pemerintah daerah segera membuat kebijakan khusus untuk mengatasi krisis solar bagi armada traktor pembajak sawah di Aceh Barat Daya.
• PDPM menilai larangan pembelian solar langsung di SPBU membuat petani bergantung pada pelangsir dengan harga mencapai Rp400–Rp500 ribu per jerigen sehingga memberatkan operasional pertanian.
• Mereka meminta pemerintah melalui Dinas Pertanian menerbitkan surat rekomendasi pembelian BBM di SPBU lengkap dengan pengaturan kuota.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak pemerintah setempat untuk segera merumuskan kebijakan khusus guna mengatasi krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bagi armada traktor pembajak sawah. 

Desakan ini muncul menyusul aturan yang melarang petani membeli BBM secara langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

Kondisi tersebut memaksa masyarakat bergantung pada pelangsir dengan harga yang sangat memberatkan.

Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan PDPM Abdya, Salman Syarif, memaparkan bahwa kelangkaan ini telah mencekik operasional sektor pertanian dalam beberapa pekan terakhir. 

Menurutnya, harga tebus solar di tingkat pengecer dilaporkan melonjak tajam hingga menembus angka Rp400 - Rp500 ribu untuk setiap jerigennya. 

Angka tersebut dinilai sangat tidak masuk akal dan membebani pemilik traktor swasta. Pasalnya, biaya operasional bahan bakar menjadi tidak sepadan dengan tarif sewa jasa bajak sawah yang hanya dipatok sebesar Rp1 juta per hektare.

Baca juga: Peusijuek Kacabdisdik Baru Abdya, Para Kepala SMA Sederajat Siap Satu Visi

Menyikapi kebuntuan operasional di lapangan, organisasi kepemudaan Muhammadiyah tersebut menuntut intervensi langsung dari pemerintah kabupaten untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat bawah. 

"Kita berharap pemerintah segera hadir merumuskan kebijakan," ujar Salman. 

Ia menyarankan agar pemerintah melalui Dinas Pertanian mengeluarkan surat rekomendasi yang sah untuk dibawa ke SPBU.

Regulasi tersebut juga harus memuat aturan rinci terkait syarat dan batas kuota liter maksimal yang bisa dibeli oleh sebuah traktor setiap minggunya guna menghindari penyalahgunaan. (*)