Pencegahan Korupsi Harus jadi Gerakan Bersama, Pernyataan Wagub Aceh di Rakor bersama KPK

Ringkasan Berita:

• Dek Fadh, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat
• Hal tersebut disampaikan Fadhlullah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI 
• Rakor tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

“Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” Fadhlullah, Wagub Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fadhlullah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa (19/5/2026).

“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Fadhlullah.

Rakor tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga menyoroti penguatan langkah pencegahan korupsi yang terus dilakukan pemerintah melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurutnya, program tersebut menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih terukur dan sistematis.

Diketahui, rangkaian rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi terkait penguatan pencegahan korupsi di daerah yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.

“Rakor Pencegahan Korupsi ini diharapkan dapat menjadi forum penguatan sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan seluruh pemerintah daerah di Aceh dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.(ra)