Free Intake Gunung Pudung Rusak, OKP dan Ormas Kluet Raya Desak Pemerintah Aceh Segera Bertindak

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Ilhami Syahputra | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN – Gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) se-Aceh Selatan dan Kluet Raya melayangkan kritik keras kepada Pemerintah Aceh terkait kondisi free intake irigasi Gunung Pudung yang hingga kini belum mendapatkan penanganan permanen.

Mereka menilai pemerintah provinsi tidak boleh lagi menutup mata terhadap kerusakan infrastruktur vital yang menjadi penopang utama sektor pertanian masyarakat Kluet Raya.

Kondisi free intake yang terus memburuk disebut telah mengancam keberlangsungan hidup ribuan petani yang selama ini menggantungkan perekonomian keluarga dari hasil sawah dan ladang.

Selama puluhan tahun, infrastruktur irigasi Gunung Pudung dinilai hanya menjadi persoalan yang diwariskan tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah.

Perwakilan Gerakan Masyarakat Bersuara (GeMAR), Zainun M, mengatakan pemerintah selama ini hanya melakukan normalisasi berkala yang sifatnya sementara.

Menurutnya, pola penanganan seperti itu tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap kelancaran distribusi air ke lahan pertanian warga.

“Normalisasi yang dilakukan selama ini sifatnya hanya instan. Paling bertahan sekitar tiga bulan, setelah itu saluran irigasi kembali macet total. Akibatnya, aktivitas pertanian warga langsung lumpuh,” ujar Zainun M, Jumat (29/5/2026).

Baca juga: Dipenuhi Semak Belukar, Pemkab Aceh Besar Segera Normalisasi Irigasi di Lhoknga

Ia menegaskan, pendekatan tambal sulam yang terus dilakukan justru membuat petani berada dalam ketidakpastian.

“Setiap musim tanam, mereka harus menghadapi ancaman kekurangan pasokan air yang berpotensi menyebabkan gagal panen dan menurunkan produktivitas pertanian,” katanya.

Karena kewenangan pengelolaan irigasi berada di tingkat provinsi, gabungan OKP dan Ormas Kluet Raya mendesak Pemerintah Aceh segera mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan menyeluruh dan permanen terhadap free intake irigasi Gunung Pudung.

Menurut mereka, solusi jangka panjang hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi total infrastruktur, bukan sekadar normalisasi rutin yang terus berulang setiap tahun.

“Jika tuntutan ini terus diabaikan, dikhawatirkan sektor lumbung pangan di wilayah Kluet Raya akan terus merosot. Dampaknya bukan hanya pada produksi pertanian, tetapi juga terhadap kesejahteraan ribuan kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor ini,” tegas Zainun.

Desakan serupa juga disampaikan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Forum Peduli Kluet Raya (FPKR), Dhamer Syam.

Ia meminta Pemerintah Aceh segera turun tangan sebelum kerusakan tersebut menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Menurut Dhamer, persoalan ini harus menjadi prioritas karena saluran irigasi yang tersumbat dan tidak berfungsi optimal berpotensi memicu gagal panen massal yang paling dirasakan masyarakat kecil.

“Wilayah Kluet Utara maupun Kluet Raya pada umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Jangan sampai petani menjadi korban akibat kerusakan free intake irigasi Gunung Pudung yang menyebabkan saluran air macet dan terhambat,” ungkapnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Provinsi Aceh, Nasir, melalui WhatsApp belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, pesan yang dikirim masih berstatus centang satu dan belum mendapatkan respons.