Irigasi Gunung Pudung Rusak, DPRK Aceh Selatan Minta Dinas Koordinasi dengan Pemprov Aceh

Ringkasan Berita:DPRK Aceh Selatan menilai penanganan kerusakan free intake irigasi Gunung Pudung selama ini masih sementara dan belum menjadi solusi permanen.

 

Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, meminta dinas terkait segera berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk memperbaiki irigasi penunjang sektor pertanian tersebut.

 

DPRK Aceh Selatan menegaskan siap mengawal persoalan itu agar mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN – Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, menyayangkan penanganan free intake irigasi Gunung Pudung yang selama ini dinilai masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. 

Menurutnya, langkah tambal sulam yang terus dilakukan tidak akan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi kebutuhan pengairan sektor pertanian di wilayah Kluet Raya.

“Sangat kita sesalkan jika penanganan yang dilakukan hanya sebatas tambal sulam. 

Padahal, free intake yang baik merupakan salah satu penunjang utama sektor pertanian, terlebih saat pemerintah pusat sedang fokus mendorong program swasembada pangan,” ujar Rema Mishul Azwa, kepada Serambinews.com, Jum’at (29/5/2026).

Mayoritas penduduk menggantungkan hidup dari hasil pertanian

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Aceh Selatan, khususnya di kawasan Kluet Raya yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian. 

Kondisi irigasi yang tidak optimal dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap produktivitas lahan dan kesejahteraan petani.

Baca juga: ASN Apresiasi Bupati Aceh Selatan Mirwan atas Kebijakan Percepat Pembayaran Gaji Jelang Idul Adha

Oleh karena itu, DPRK Aceh Selatan mendesak dinas terkait untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Aceh guna mencari solusi permanen terhadap kerusakan free intake irigasi Gunung Pudung.

“Kami lembaga DPRK meminta dinas terkait agar segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Rema juga menegaskan komitmen DPRK Aceh Selatan untuk mengawal persoalan tersebut agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Aceh. 

“Lembaga DPRK siap mengawal persoalan ini agar menjadi perhatian pemerintah provinsi,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Ini Nama 19 Hafiz dan Hafizah Muda MUQ Aceh Selatan Sukses Rampungkan Hafalan 30 Juz