Imigrasi Aceh Gelar Rakor TIMPORA, Perkenalkan Aplikasi LDK untuk Perkuat Pengawasan Orang Asing

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026 di Aula Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga intelijen, serta berbagai instansi terkait lainnya. Seluruh Kepala Kantor Imigrasi di wilayah Aceh juga turut mengikuti rapat koordinasi tersebut.

Rakor TIMPORA tahun ini mengusung tema “Kolaborasi Tim Pengawasan Orang Asing melalui Optimalisasi Aplikasi Layanan Data Keimigrasian (LDK)”. Tema tersebut diangkat sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Aceh.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, yang membuka kegiatan secara resmi menyampaikan bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota TIMPORA.

Menurutnya, pengawasan yang efektif memerlukan sinergi antarlembaga serta dukungan teknologi informasi yang mampu mempercepat pertukaran data dan informasi antarinstansi.

lihat foto

Dalam rakor tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, isu-isu aktual terkait keberadaan orang asing, serta pemanfaatan Aplikasi LDK dalam mendukung tugas pengawasan keimigrasian.

Selain penyampaian materi, kegiatan turut diisi dengan diskusi interaktif yang melibatkan seluruh anggota TIMPORA. Forum tersebut menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi, berbagi informasi, serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing di Aceh.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dan keterpaduan informasi antarinstansi guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Aceh.

Dengan optimalisasi Aplikasi LDK, diharapkan proses akses dan pertukaran data keimigrasian dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga mendukung efektivitas pengawasan orang asing di wilayah Aceh. (*)