Kemensos RI Gelar Baksos di Abdya, Bupati Safaruddin: Bukti Kehadiran Negara bagi Rakyat

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Masrian Mizani | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Sentra Darussa'adah yang telah memilih Kabupaten Abdya sebagai lokasi pelaksanaan bakti sosial (baksos) tahun 2026.

Menurutnya, tidak semua daerah memperoleh kesempatan dan perhatian sebesar itu dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Safaruddin saat memberikan sambutan pada kegiatan Baksos Kemensos RI yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Abdya, Sabtu (6/6/2026).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Sentra Darussa'adah yang telah menjadikan Kabupaten Abdya sebagai lokasi pelaksanaan baksos tahun ini. Tentu bantuan ini menjadi nikmat yang patut disyukuri oleh para penerima manfaat," kata Safaruddin.

Baca juga: Catat! Gaji Ke-13 ASN Pemkab Abdya Cair 8 Juni, Total Anggaran Rp17,68 M

Ia menilai bantuan yang diberikan tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya bagi penerima bantuan usaha produktif.

Safaruddin berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penerima secara berkelanjutan.

Menurutnya, program yang dijalankan Kemensos melalui Sentra Darussa'adah merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kehadiran program ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada warga. Karena itu, bantuan yang diterima hendaknya disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Safaruddin juga menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara objektif dan tepat sasaran melalui proses verifikasi yang faktual serta sesuai dengan data yang tersedia.

Ia memastikan proses verifikasi penerima bantuan selama masa kepemimpinannya berjalan secara objektif dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pembaruan data agar masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan dapat terakomodasi dalam berbagai program bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten.

"Pemerintah memposisikan kebijakan ini di atas basis data verifikasi yang faktual dan autentik. Semua mengacu pada desil resmi Kemensos agar tepat sasaran," ucapnya.

Ia menambahkan, jika masih terdapat warga rentan yang belum terdata, pemerintah akan terus melakukan pembaruan data secara berkala.

"Jika masih ada warga rentan yang terlewat, data tersebut akan segera kita perbarui secara berkala agar kemiskinan ekstrem di Abdya terus dapat dientaskan," pungkas Safaruddin.(*)