Kurang Responsif, Tokoh Masyarakat Minta Pusat Evaluasi Kinerja Korwil BGN Aceh Selatan  ‎

Ringkasan Berita:

• Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir (Cekmu), meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Aceh Selatan.
• Mudasir menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh Selatan perlu ditinjau ulang, terutama efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pembinaan di tingkat wilayah.
• Ia menerima laporan dari pengelola dapur SPPG bahwa komunikasi dengan Korwil BGN kurang responsif, termasuk saat dikonfirmasi media.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

‎SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Tokoh masyarakat Aceh Selatan, Teuku Mudasir akrab disapa Cekmu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Aceh Selatan. 

‎Ia menilai BGN pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Aceh Selatan, termasuk efektivitas koordinasi, pengawasan, serta pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab di tingkat wilayah.

‎Mudasir mengaku menerima berbagai informasi dari sejumlah pengelola dapur SPPG dan pihak terkait mengenai kendala koordinasi di lapangan. 

Menurutnya, komunikasi dengan Korwil BGN Aceh Selatan dinilai kurang responsif, termasuk saat dilakukan konfirmasi oleh media.

‎"Informasi yang kami terima dari beberapa pengelola dapur dan pihak terkait menyebutkan koordinasi cukup sulit dilakukan. Bahkan, ketika media melakukan konfirmasi terhadap sejumlah persoalan, respons yang diberikan dinilai masih minim," ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Selain itu, Cekmu juga menyoroti masih adanya 18 dari 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian serius karena SLHS merupakan salah satu persyaratan penting untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih lanjut, katanya, evaluasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup sistem pengawasan operasional SPPG, kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi, kualitas pengelolaan dapur, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

Baca juga: 18 SPPG Belum Kantongi SLHS, BGN Aceh Selatan: Tindak Lanjut Perbaikan dari Mitra Relatif Lambat

‎Menurutnya, pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga kualitas layanan dan mencegah munculnya persoalan yang berpotensi berdampak pada kesehatan penerima manfaat. 

Karena itu, SPPG yang belum memenuhi persyaratan diharapkan segera mendapatkan pembinaan dan pendampingan agar dapat melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Menurut Mudasir, evaluasi yang diusulkan bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan pihak tertentu. 

Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan sebagai upaya perbaikan agar program strategis nasional itu dapat berjalan lebih baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Evaluasi ini penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya para pelajar yang menjadi sasaran utama program," pungkasnya.

Selain itu, Cekmu berharap kepada Satuan Tugas (Satgas) MBG Aceh Selatan agar memanggil pihak-pihak yang terlibat mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, SPPG dan Pemilik Dapur MBG untuk rapat koordinasi guna mencari solusi agar persoalan yg timbul selama ini dapat diperbaiki.

Hingga berita ini diturunkan, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Aceh Selatan Yona Violiska saat dikonfirmasi melalui WhatsApp belum merespons.(*)