Tanggapi Demonstran, Bupati Aceh Singkil Sebut Pembagian Jadup Dilakukan Bertahap 

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menegaskan bantuan jatah hidup (Jadup) bagi korban banjir diberikan bertahap. Warga yang belum menerima di tahap I akan mendapat di tahap II, III, dan seterusnya.
• Massa dari Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka (Gemuka) berunjuk rasa di kantor bupati menuntut kejelasan pencairan Jadup pascabanjir November 2025.
• Aksi sempat tegang ketika demonstran meminta bupati menandatangani dokumen pernyataan. Safriadi menolak karena dianggap sepihak.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, mengatakan bantuan jatah hidup (Jadup) bagi korban banjir dilakukan secara bertahap. 

Bagi yang belum menerima pada tahap I, akan mendapatkan pada tahap II. 

Bila saat tahap II belum menerima maka diberikan pada tahap III dan seterusnya. 

Hal itu disampikan Safriadi saat menemui demonstran yang menuntut jatah hidup bagi korban banjir di halaman kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (8/6/2026).

"Tahap satu dilaksanakan dibayar, yang tidak masuk ditahap satu dimasikan ditahap dua. Tahap dua sebagian nanti dibayar kita masukan ketahap tiga sampai habis semua," kata Safriadi. 

Safriadi dalam kesempatan itu meminta warganya bersabar. Pihaknya tengah berupaya mengusulkan bantuan jadup tahap kedua. 

"Kami Pemda Aceh Singkil, memohon namanya. Data kita lengkapi semua kirim ke Jakarta," ujarnya. 

Sebelumnya aksi unjuk rasa menuntut jatah hidup (Jadup) korban banjir di halaman kantor Bupati Aceh Singkil, memanas.

Bupati Aceh Singil, Safriadi Oyon, bahkan sempat berteriak suruh salah seorang demonstran duduk. 

"Duduk, duduk dulu! Kalau tidak duduk sudah saya tinggalkan tempat ini," teriak Safriadi. 

Teriakan sang bupati dipicu saat dirinya diminta tanda tangan dokumen pernyataan yang dibacakan koordinator unjuk rasa Buyung Sanang.

Safriadi mengatakan dokumen tersebut dibuat sepihak. 

"Pernyataan dibuat oleh Pak Buyung selaku koordinator, ini sepihak namanya dari bapak," kata Safriadi. 

Baca juga: Massa Demo di Aceh Singkil: Kami Bukan Mengemis, Tapi Tuntut Hak Korban Banjir

Hal itu langsung diteriaki demonstran. Bahkan salah seorang demonstran yang tadinya duduk langsung berdiri sambil berteriak lantang bahwa pernyataan bukan dibuat sepihak.

Melainkan kesepakatan seluruh peserta aksi unjuk rasa. 

"Itu bukan sepihak tapi semua," teriaknya. 

Di situlah Safriadi, meminta yang bersangkutan duduk dengan nada tinggi. 

Jika permintaannya tidak diindahkan, Safriadi mengancam tinggalkan demostran. 

Lantaran situasi memanas, bupati lantas meminta enam orang perwakilan demonstran masuk ke ruangannya untuk berdialog. 

Sementara itu salah satu pernyataan yang memberatakan bupati sehingga tidak langsung ditanda tangan adalah adanya poin jaminan merealisasikan tututan selama 30 hari kedepan. 

"Jadi kalau menjamin apalagi ditetapkan 30 hari. Bapa saja mampu," ujar Safriadi. 

Massa aksi unjuk rasa kepung kantor Bupati Aceh Singkil, di kawasan Pulo Sarok, Singkil.

Aksi ujuk rasa yang mengataskan namakan Gerakan Masyarkat Kemukiman Pemuka (Gemuka) itu, dipicu belum cairnya jatah hidup (Jadup) bagi korban banjir November 2025 lalu.

Dalam orasinya massa menyampaikan sejumlah tuntutan. 

Antara lain menuntut kejelasan data stimulus tahap II pascabencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025. 

Meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, membuka secara transparan data penerima bantuan jadup dan bantuan rehab rumah kepada masyarakat. 

Selanjutnya menuntut penetapan penerima bantuan berdasarakan kondisi nyata di lapangan. 

"Bukan berdasarkan data yang tidak jelas sumber dan keakuratannya," kata Buyung Sanang Koordinator Lapangan Unjuk Rasa.

Tuntutan berikutnya meminta Pemkab Aceh Singkil, salurkan bantuan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa tebang pilih. 

Berikutnya menuntut Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketidak akuratan data penerima bantuan yang menyebabkan banyak warga terdampak banjir belum menerima haknya. 

Kemudian memastikan seluruh warga terdampak banjir, mulai dari penerima jadup hingga bantuan rehab rumah memperoleh hak sesuai kondisi sebenarnya. 

Selain itu, massa juga meminta Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon yang hadir di tengan demonstran menegur bawahannya yang dinilai tidak piawai dalam menangani bencana banjir. 

"Kami datang bukan mengimis. Kami datang menuntut hak kami sebagai korban banjir," teriak massa. 

Aksi unjuk rasa ini dipicu pembagian jatah hidup (Jadub) yang hanya diberikan kepada 605 korban banjir di Aceh Singkil. 

Padahal saat banjir November 2025 lalu, ribuan warga Aceh Singkil, menjadi korban. 

Para korban banjir lantas meminta Pemkab Aceh Singkil, mengajukan kembali bantuan jadup tahap dua. 

Sayangnya jangankan kejelasan waktu pencairan jadup, data penerima jadup tahap II saja tak jelas.

Sehingga berujung terjadinya demonstrasi. 

Menurut demostran sengkarut data penerima jadup dimulai sejak pendataan awal. 

Semestinya pendataan dilakukan Dinas Sosial Aceh Singkil bekerjasama dengan camat dan kepala desa. 

Namun justru Dinas Sosial mengambil data korban banjir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Bupati Aceh Singkil, Safriadi tak membantah tudingan tersebut saat menemui demonstran. 

Ia hanya menjelaskan bahwa pendataan tahap kedua calon penerima jadup dilakukan Dinas Sosial dengan kepala desa. 

Kondisi itu tercermin dari jumlah usulan yang diajukan ke Kementerian Sosial, dari sebelumnya sekitar tiga ribu menjadi delapan ribu lebih.

"Yang ini data Dinas Sosial bersama kepala desa, nanti kepala desa bisa menjelaskan," ujar Safriadi.(*)

Teks foto: SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI: Unjuk Rasa Jadup: Demonstran melakukan unjuk rasa menuntut jatah hidup bagi korban banjir di kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (8/6/2026).
 

 
 
 Satu lampiran  •  Dipindai oleh Gmail