Sensus Ekonomi di Abdya Dimulai, Bupati Safaruddin: Pembangunan Membutuhkan Data yang Berkualitas 

Ringkasan Berita:

• Pemkab Abdya resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 untuk memperoleh data ekonomi yang akurat dan mutakhir.
• Bupati Safaruddin menyebut data sensus sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
• Ia mengajak masyarakat memberikan data yang benar kepada petugas sensus.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026, dalam apel yang digelar di halaman Kantor Bupati Abdya, Senin (15/6/2026). 

Pencanangan tersebut menandai dimulainya kegiatan pendataan lapangan yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Bupati Abdya, Safaruddin, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Safaruddin, data yang berkualitas sangat dibutuhkan pemerintah untuk merancang berbagai program pembangunan yang tepat sasaran, mulai dari penguatan sektor usaha, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Setiap program pembangunan membutuhkan data yang berkualitas, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” kata Safaruddin.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun lalu, Kabupaten Abdya memiliki sekitar 12.097 unit usaha nonpertanian yang tersebar di berbagai wilayah. 

Dari jumlah tersebut, lebih dari 99 persen merupakan usaha mikro dan kecil (UMK) yang mampu menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja.

Data tersebut, katanya, menunjukkan besarnya kontribusi sektor usaha dalam menopang perekonomian masyarakat Abdya. 

"Namun, perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi dalam satu dekade terakhir telah melahirkan berbagai model usaha baru yang membutuhkan pembaruan data," ucapnya.

“Munculnya perdagangan digital, ekonomi kreatif, layanan berbasis aplikasi, hingga berbagai bentuk usaha baru menuntut adanya data terkini yang mampu menggambarkan kondisi riil dunia usaha saat ini,” tambah Safaruddin.

Baca juga: Harga Emas Murni dan London di Abdya Bertahan, Cek Pasaran Antam per 15 Juni 2026

Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya kegiatan pendataan statistik, tetapi juga menjadi investasi informasi yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Melalui data yang diperoleh, pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terukur, efektif, dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan.

Safaruddin juga menekankan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana, tetapi memerlukan dukungan serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, akademisi, media massa, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap agar data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara nyata. 

Kepada petugas lapangan, Safaruddin berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, serta menjaga etika selama proses pendataan berlangsung.

“Petugas sensus merupakan ujung tombak keberhasilan kegiatan ini. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, lanjut Safaruddin, memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia optimistis data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan data yang akurat, kita dapat memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Aceh Barat Daya yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (*)