Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Siapkan Akreditasi Unggul

Ringkasan Berita:

• Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry menggelar workshop penguatan akreditasi berbasis LAMSPAK 2.0 sebagai persiapan menuju akreditasi unggul, Rabu (17/6/2026).
• Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman, menegaskan akreditasi merupakan instrumen penting untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan memperkuat daya saing program studi.
• Workshop tersebut membahas kebijakan akreditasi terbaru dan instrumen APS LAMSPAK 2.0.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggelar workshop penguatan akreditasi berbasis sistem terbaru LAMSPAK 2.0 di ruang rapat lantai II Biro Rektorat, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan program studi menuju akreditasi unggul dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik, Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK), Prof Dr M R Khairul Muluk MSi serta Wakil Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Dr Rd Ahmad Buchari SIP MSi.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman MAg mengatakan akreditasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

"Perubahan sistem akreditasi harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya mutu dan meningkatkan daya saing program studi," ujar Mujiburrahman.

Baca juga: 140 Dosen Pemula di Aceh Ikut Peningkatan Kompetensi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ini Targetnya

Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry, Muazzinah MPA mengatakan perubahan sistem akreditasi menuntut perguruan tinggi menyesuaikan berbagai indikator penilaian sehingga pemahaman terhadap instrumen baru menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan program studi.

"Workshop ini menjadi sarana bagi program studi untuk memahami arah kebijakan akreditasi terbaru sekaligus menyusun langkah strategis menuju akreditasi unggul," kata Muazzinah.

Dalam workshop tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai kebijakan akreditasi terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 serta instrumen Akreditasi Program Studi (APS) LAMSPAK 2.0.

Materi yang dibahas mencakup sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, mekanisme akreditasi, hingga persyaratan perolehan status terakreditasi unggul. Sistem akreditasi terbaru juga menekankan aspek budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi atau pendekatan CRAM (Culture, Relevance, Accountability, Mission) dalam penilaian kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.(*)