Rakorda HMNI Aceh Perdana di Tapaktuan, Tekankan Peran Nelayan dalam Pembangunan

Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Aceh resmi menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) perdana di Hotel Chaterine, Tapaktuan, Minggu (31/8/2025).

Kegiatan itu dihadiri peserta dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Aceh, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pelaksana Rakorda HMNI, Tasrim Reza, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. 

Menurutnya, Rakorda merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan kesadaran akan peran masyarakat nelayan dalam pembangunan nasional.

“Rakorda HMNI ini merupakan kebanggaan bagi kami semua untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam memajukan kepentingan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar Tasrim.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara, serta kepada para peserta yang telah hadir berpartisipasi.

“Kami berharap Rakorda pertama ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir,” tambahnya.

Rakorda HMNI pertama ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi bagi nelayan Aceh untuk lebih berdaya dan berperan aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Bupati Aceh Selatan Ajak HMNI Perkuat Perjuangan Nelayan

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyambut pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) yang digelar di Aceh Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Aceh Selatan  melalui Plt Asisten II Setdakab Willy Cahyadi Darwin menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat peran HMNI, serta melahirkan rumusan kebijakan nyata bagi kesejahteraan nelayan.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi nelayan, mulai dari keterbatasan sarana melaut, fluktuasi harga hasil tangkapan, kerusakan ekosistem laut, hingga minimnya jaminan sosial.

“Pemerintah terus berupaya memberi perhatian serius melalui bantuan sarana prasarana, peningkatan mutu hasil tangkapan, pemberantasan illegal fishing, hingga jaminan sosial bagi nelayan. Namun peran HMNI sangat penting sebagai mitra strategis agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan riil nelayan,” ujarnya.

Baca juga: Untuk Indonesia Damai, Kodim 0107/Aceh Selatan Gelar Doa Bersama dengan Masyarakat

Ia berharap Rakorda HMNI dapat melahirkan rekomendasi yang aplikatif dan bermanfaat, serta memperkuat soliditas organisasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir.

Acara yang turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten serta beberapa OPD, di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disprindakop), Kesbangpol, serta Dinas Pertanian, berlangsung dengan penuh keakraban.(*)