Angka Kemiskinan Turun 2 Persen, Bupati Safaruddin: Babak Baru Menuju Abdya Maju

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin mengatakan, turunnya angka kemiskinan di kabupaten setempat mencapai dua persen pada tahun 2025 belum dianggap sebagai sebuah prestasi, namun merupakan babak baru menuju arah baru perubahan Abdya.

"Turunnya angka kemiskinan hingga mencapai 2 persen ini belum kita anggap sebagai prestasi, namun lebih kepada motivasi dan babak baru bagi pemerintah daerah menuju kemajuan Abdya," kata Safaruddin, kepada Serambinews.com, Rabu (17/9/2025).

Pemerintahan Arah Baru Abdya Maju, sebut Safaruddin, menargetkan penurunan angka kemiskinan selama lima tahun ke depan di bawah 10 persen.

Oleh karenanya, kata Safaruddin, pemerintah daerah akan fokus melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, menekan angka inflasi, membuka lapangan kerja, termasuk membangun infrastruktur jaringan irigasi dan penyediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk petani program dukungan kepada nelayan. 

"Itu target kita selama limat tahun kedepan," ucap Safaruddin.

Dalam penyediaan data, jelas Safaruddin, Badan Pusat Statistik (BPS) tentu tidak bisa bekerja sendiri. 

"Karena itu kami menegaskan, setiap perangkat daerah harus mendukung BPS dengan menyediakan data sektoral yang akurat, tepat waktu, dan konsisten," tegasnya. 

Sebab, sambungnya, hanya dengan cara itu bisa menghasilkan data yang utuh, dapat dibandingkan, dan siap digunakan dalam perencanaan pembangunan.
 
"Mari kita bangun budaya kolaborasi dan berbagi data. Dengan keterpaduan data, kebijakan pembangunan akan lebih efektif dan tepat sasaran," ujarnya. 

Ia juga mengapresiasi FGD yang dilaksanakan oleh BPS dengan harapan akan lahir masukan dan rekomendasi konstruktif, khususnya terkait ketersediaan data PDRB dan IPM untuk mendukung perencanaan pembangunan, serta upaya penanggulangan kemiskinan di Abdya dengan pendekatan berbasis data.

Menurut Safaruddin, perencanaan pembangunan hanya dapat disusun dengan baik jika ditopang oleh data yang lengkap, akurat, dan terkini. 

"Data memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan perencanaan, dasar pengambilan keputusan, alat pengendali pelaksanaan kegiatan, sekaligus dasar evaluasi pembangunan," tuturnya.

Tanpa data yang akurat, sebut Safaruddin, pembangunan ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas, tak tentu arah dan rawan tersesat. 

"Sebaliknya, dengan data yang valid, kita dapat menentukan prioritas secara tepat, mengukur capaian pembangunan dengan jelas, dan memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ia menyadari, Kabupaten Abdya masih banyak menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang perlu ditingkatkan, kualitas SDM yang harus terus diperbaiki, serta persoalan kemiskinan yang wajib di tangani dengan serius. 

"Semua ini hanya bisa dijawab dengan kebijakan yang tepat sasaran, yang lahir dari data yang berkualitas. Data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB memberi gambaran sektor penggerak ekonomi daerah," ucapnya. 

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebut Safaruddin, menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

"Sedangkan data kemiskinan mengingatkan kita pada kelompok masyarakat yang harus lebih kita perhatikan. Artinya, data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan nyata kondisi masyarakat kita," pungkas Safaruddin. 

Baca juga: Peringati HUT, PMI Abdya Santuni Puluhan Yatim dan Berikan Penghargaan kepada Forkopimda

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya (Abdya) merilis data angka kemiskinan kabupaten setempat pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024.

Di tahun 2024, angka kemiskinan Abdya mencapai 15,32 persen atau sekitar 24,44 ribu. Jumlah tersebut berkurang 2.970 orang dan akhirnya terjadi penurunan pada tahun 2025 menjadi 13,30 persen atau 21,47 ribu.

Kepala BPS Abdya Ali Abrori mengatakan, indikator survei yang dilakukan pihaknya bedasarkan pengeluaran masing-masing masyarakat yang dilakukan setiap tahun per bulan Maret. 

Menurutnya, tingkat pengeluaran masyakarat itu menjadi salah satu indikator pihaknya untuk menyimpulkan angka kemiskinan secara keseluruhan dalam wilayah setempat dengan mengambil beberapa sampel pendekatan secara langsung by name by address. (*)