Warga Nagan Raya Masih Ramai Pakai Kendaraan Pelat BK, Perlu Langkah Khusus

Namun lain halnya di Aceh, seperti di Nagan Raya masih banyak warga yang menggunakan pelat luar Aceh seperti BK dan B sebagai kendaraan pribadi hari-hari.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Heboh razia kendaraan pelat BL oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution agar diganti ke pelat BK di Sumatera Utara membuat sejumlah kalangan di Aceh prihatin.

Namun lain halnya di Aceh, seperti di Nagan Raya masih banyak warga yang menggunakan pelat luar Aceh seperti BK dan B sebagai kendaraan pribadi hari-hari.

Padahal, kendaraan non BL itu, mereka harus membayar pajak keluar Aceh seperti ke Sumut dan Jakarta.

Menurut amatan Serambinews.com, Rabu (10/1/2025), kendaraan pelat BK masih sangat ramai dipakai warga di Nagan Raya.

Kondisi ini terlihat ketika di jalan serta perkantoran saat mereka pergi kerja.

"Sudah saatnya kita orang Aceh jangan lagi pakai pelat luar Aceh, kendaraan berkeliaran di Aceh, tetapi pajak kita bayar ke luar Aceh," ujar Nurdin, seorang warga Nagan Raya.

Baca juga: Razia Pelat BL di Sumut Harus Jadi Momentum, Saatnya Aceh Mandiri

Selain masyarakat umum asal Aceh yang pakai pelat luar Aceh terutama BK, juga banyak kalangan pejabat serta perusahaan yang beroperasi di Nagan Raya, memakai pelat luar Aceh. 

Terutama BK, selain BK, juga banyak terlihat pelat B, pelat KT, dan pelat BA.

"Perlu terobosan khusus dari pemerintah seperti membuat kebijakan khusus sehingga uang Aceh tidak terus lari ke luar Aceh," ungkap Andi, warga lainnya.

Gelora Aceh Minta Mualem dan Bobby Selesaikan dengan Ngopi Bareng

Sebelumnyaa, Serambinews.com memberitakan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Indonesia Provinsi Aceh menyerukan agar polemik razia kendaraan berpelat BL di Sumatera Utara tidak semakin meluas. 

Ketua DPW Partai Gelora Aceh, Dicky Saputra, meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution segera duduk bersama untuk mencari solusi.

Baca juga: Kontroversi Razia Pelat BL: Dapat Sorotan Tokoh Politik dan Publik, Implikasi Kebijakan PAD

Menurutnya, dialog antara kedua kepala daerah perlu dilakukan dalam suasana hangat dan bersahabat, bukan hanya di ruang rapat formal, melainkan dengan pertemuan sederhana yang merepresentasikan niat baik.

“Segera duduk bersama dalam suasana hangat dan bersahabat.

Bukan di ruang rapat yang kaku, melainkan di meja sederhana, ditemani secangkir kopi dan niat baik untuk menyelesaikan ketegangan yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan,” ujar Dicky kepada Serambinews.com, Rabu (1/10/2025).

Dicky mengungkap, bahwa dinamika pemerintahan dan perbedaan pandangan antardaerah adalah hal yang wajar dalam negara demokratis.

Namun, semangat persaudaraan, sejarah kebersamaan, dan cita-cita luhur untuk membangun negeri jauh lebih penting daripada perbedaan administratif seperti pelat kendaraan atau batas wilayah maupun PAD.

Selain itu, ia menilai bahwa masalah ini bukan sekadar soal teknis. Melainkan tetang bagaimana menjaga harmoni sosial, rasa aman, dan kepercayaan antar masyarakat. 

Baca juga: Kontroversi Razia Pelat BL: Dapat Sorotan Tokoh Politik dan Publik, Implikasi Kebijakan PAD

“Ini tentang bagaimana kita mewariskan semangat persatuan kepada generasi mendatang anak-anak kita yang kelak akan tumbuh di tanah yang sama, berbagi udara yang sama, dan bermimpi dalam bahasa yang sama Indonesia,” tegasnya. 

 Pihaknya percaya, pertemuan dua pemimpin besar dari dua daerah yang kaya akan budaya dan sejarah ini akan menjadi simbol kuat bahwa dialog selalu lebih unggul daripada konflik, bahwa duduk bersama adalah langkah awal menuju solusi yang adil, bijak, dan berkelanjutan.

“Kami menunggu, Pak Gubernur. Bukan hanya keputusan, tapi juga keteladanan.

Mari kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa Aceh dan Sumatera Utara adalah contoh kedewasaan demokrasi, kekuatan budaya, dan semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu,” pungkasnya. (*)