Panggil PLN UP3 Banda Aceh hingga Singgung Kompensasi, Ini Penegasan Ketua DPRK

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) memanggil PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh terkait pemadaman listrik selama puluhan jam di wilayah setempat sejak Senin (29/9/2025). Pertemuan itu berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (1/10/2025).

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST mengatakan, pihaknya meminta penjelasan terkait kondisi kelistrikan saat ini dan kapan bisa normal kembali. “Mereka menjawabnya dengan standar jawaban, akan mengusahakan normalisasi secepatnya,” ujar Irwansyah didampingi wakil ketua serta anggota DPRK lainnya.

Dikatakan, pemadaman listrik secara besar-besaran yang sudah memasuki hari ketiga ini, sangat memberi dampak ke masyarakat. Menurutnya, banyak aktivitas harian dan geliat ekonomi terhenti akibat pemadaman listrik ini.

Ketua DPRK itu juga membandingkan dengan kabupaten/kota lain, kemungkinan Banda Aceh menjadi daerah yang paling merasakan dampaknya, karena kota ini mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, termasuk industri kecil dalam geliat ekonominya.

Berbeda dengan daerah lain yang masih memiliki pertanian atau perikanan sebagai andalan.
“Akibat pemadaman listrik ini, banyak usaha milik warga Banda Aceh yang terganggu, bahkan ada yang terhenti. Sektor jasa sangat bergantung pada suplai listrik sebagai urat nadi aktivitas mereka,” kata Irwansyah.

Dia mencontohkan, usaha kecil seperti pembuat kue tidak bisa berproduksi karena oven, blender, dan peralatan lain tidak dapat digunakan. Begitu juga dengan barbershop, restoran, hingga usaha perbengkelan, seperti bengkel las, yang sangat mengandalkan listrik. “Banyak laporan masuk bahwa warga tidak bisa berjualan, bahkan beberapa barang elektronik mereka mengalami kerusakan,” ungkap Irwansyah.

Meski demikian, pihaknya juga mengapresiasi atas kerja keras para petugas PLN di lapangan, akibatnya terjadinya gangguan pada jaringan interkoneksi antarprovinsi yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun, dewan kota juga mengkritisi PLN karena kurang memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat mengenai kondisi kelistrikan. “Masyarakat masih bertanya-tanya apakah listrik sudah normal atau masih ada pemadaman, dan mereka tidak mendapatkan kejelasan,” ucap Irwansyah.

Singgung Kompensasi

Selain itu, dewan kota juga menyinggung soal kompensasi. Dikatakan, pemadaman listrik tidak hanya menghentikan aktivitas rumah tangga seperti mencuci atau memasak, tetapi juga melumpuhkan usaha yang bergantung pada listrik. “Sejak awal pemadaman, saya menyuarakan agar PLN memberikan kompensasi kepada warga yang dirugikan,” tegas Irwansyah.

Ketua DPRK Banda Aceh itu mengatakan, jika dihitung, kerugian sektor jasa sangat besar mengingat sudah tiga hari pemadaman berlangsung. “Karena itu, kompensasi harus diberikan oleh PLN, apakah dalam bentuk pengurangan tagihan atau penggantian barang elektronik warga yang rusak,” tambahnya.

Masalah listrik ini bukan hanya persoalan Kota Banda Aceh, tetapi juga Aceh secara keseluruhan, karena pemadaman melanda seluruh provinsi. Menurutnya, langkah konkret yang sudah dilakukan DPRK adalah mendorong PLN agar memberikan pelayanan maksimal, memperbaiki sistem dalam menanggapi kondisi genting. “Serta memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat dengan respon yang lebih cepat,” pungkasnya.(*)