GeRAK Aceh Barat Desak Pemerintah Harus Berani Wujudkan Kemandirian Energi

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edi Syahputra mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil sikap tegas terhadap persoalan kemandirian energi listrik di Aceh.

Sebab, meski memiliki sejumlah pembangkit listrik berkapasitas besar, faktanya Aceh masih mengalami pemadaman listrik massal, seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edi Saputra, Kamis (2/10/2025), mempertanyakan mengapa Aceh yang dikenal sebagai wilayah penghasil energi justru mengalami blackout hingga puluhan jam, sementara listrik justru didistribusikan ke luar provinsi.

“Kita harap Pemerintah Aceh segera bersikap. Jangan sampai kita punya banyak pembangkit listrik, tapi pasokan untuk masyarakat sendiri masih tidak maksimal,” tegas Edi.

Ia juga menuding PLN Aceh tidak transparan soal ketersediaan energi dan kapasitas produksi dari pembangkit-pembangkit yang ada. 

Baca juga: Tegas! GeRAK Aceh Barat Desak ESDM Tindak Aktivitas Penambangan Ilegal KPPA

Padahal, menurut data yang dikumpulkan GeRAK Aceh Barat, total daya dari PLTU 1, 2, 3, 4 dan PLTMG di Aceh, mencapai 558 megawatt. 

Jumlah yang menurutnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh Aceh.

“PLN harus jujur. Berapa kebutuhan listrik Aceh sebenarnya? Kenapa dengan banyaknya pembangkit, pemadaman malah terjadi di seluruh Aceh? Dulu alasannya PLTU belum beroperasi, sekarang sudah ada PLTU 3-4 dan PLTMG. Tapi kenapa masih padam?” kecamnya.

 Edi menduga persoalan ini terkait dengan kebijakan interkoneksi listrik antara Aceh dan Sumatera Utara.

Di mana aliran listrik Aceh dialihkan keluar provinsi, sementara masyarakat lokal harus menanggung akibat pemadaman.

Baca juga: Akibat Pemadaman Listrik, Peternak Ayam Broiler di Aceh Barat-Nagan Raya Merugi Ratusan Juta

“Jangan sampai Aceh hanya dijadikan lumbung energi untuk Sumatera Utara, tapi pengaturan listrik kita justru dikendalikan dari luar. Ini merugikan Aceh secara sistemik,” ujar Edi.

Ia mendesak Pemerintah Aceh agar mengevaluasi sistem interkoneksi tersebut dan menuntut PLN menghentikan ketergantungan terhadap jaringan luar yang justru mengancam kestabilan listrik lokal. 

Menurutnya, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Aceh akan terus menjadi korban dari kebijakan pusat yang tidak berpihak.

Edi juga mengungkapkan bahwa pemadaman listrik selama lebih dari 36 jam dalam sepekan terakhir, telah menyebabkan kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah.

Khususnya bagi pelaku usaha, industri kecil, dan sektor peternakan yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.

Baca juga: Layanan Perizinan Aceh Lumpuh, Puluhan Perangkat Rusak Akibat Listrik Hidup-Mati

“Kerugian ini nyata. Ratusan miliar melayang karena listrik padam terus-menerus. Pemerintah tidak boleh diam, harus ambil sikap. Aceh butuh keadilan energi!” pungkasnya.(*)