Krisis Etika Digital di Puskesmas Julok, Ahli Komunikasi Sebut perlu adanya Budaya Pelayanan Beradab

"Tindakan tegas Bupati Aceh Timur adalah bentuk komunikasi publik krisisi dan reaktif yang secara tepat menunjukkan responsif terhadap isu di wilayahnya," tutur Kamaruddin saat diwawancarai Serambi Indonesia.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Konten vedio di media sosial Tik tok yang dibuat oleh petugas Puskesmas Julok, Aceh Timur dinilai mengolok-olok instruksi Bupati Aceh Timur terhadap peningkatan pelayanan untuk masyarakat di Puskesmas.

Video ini mengundang reaksi pro dan kontra di media sosial serta memicu reaksi Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Ini menjadi sorotan tajam dan pelajaran penting bagi birokrasi Aceh Timur dalam komunikasi publik dan budaya etika digital.

Merespons hal itu akademisi Komunikasi Publik dan Komunikasi Damai, Universitas Malikussaleh (Unimal) Kamaruddin Hasan Ssos MSi menilai bahwa respons cepat dan reaktif Bupati Aceh Timur dalam melakukan sidak dan meminta klarifikasi adalah langkah yang efektif dalam jangka pendek.

"Tindakan tegas Bupati Aceh Timur adalah bentuk komunikasi publik krisisi dan reaktif yang secara tepat menunjukkan responsif terhadap isu di wilayahnya," tutur Kamaruddin saat diwawancarai Serambi Indonesia.

Namun, ia menekankan respons ini tidak boleh berhenti hanya pada teguran, melainkan harus sampai pada tahap sedukatif untuk jangka panjang.

Merujuk pada Communication Theory (SCCT) Combs strategi langka panjang yang diperlukan komunikasi berlapis, mengendalikan media sosial dengan narasi positif sambil memperkuat komunikasi internal di lembaga pemerintahan Aceh Timur

Kamar menyebutkan bahwa tantangan digital harus siap dihadapi, tantangan yang mengubah hiburan menjadi reframing pesan layanan publik.

Fenomena video instruksi Bupati yang dibuat jadi kelucuan memperlihatkan dinamika Tik-Tok di mana opini terbentuk secara cepat dan emosional.

Baca juga: Instruksi Bupati Jadi Lelucon di Puskesmas Julok, Ini Tanggapan Plt Kadinkes

Platform ini cenderung memperkuat sisi hiburan dibandingkan substansi pesan.

"Hal ini jika tidak dikelola dengan baik dapan memperburuk citra pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah daerah didorong untuk merespons secara kreatif dan strategis untuk reframing pesan. Mengedepankan penjelasan, menenangkan publik, serta menghargai aspirasi warganet.

Menurut Kamar ada peluang mengubah budaya krisis menajdi budaya profesional beretika.

Dari kacamata komunikasi organisasi, munculnya konten olok-olok instruksi pimpinan menunjukkan adanya gap komunikasi internal antara pimpinan dan staf lapangan.

"Budaya kerja yang belum sepenuhnya menanamkan nilai akuntabilitas dan pelayanan publik menyebabkan pesan pimpinan dipersepsikan sebagai formalitas bukan motivasi," jelas Kamaruddin.

Insiden ini harus menjadi titik balik (turning point) bagi pemerintah Aceh Timur untuk secara umum melakukan pembenahan sistem komunikasi internal dan budaya organisasi.

Kamaruddin melanjutkan, sanksi administratif tidak cukup untuk, tetapi juga harus disusul dengan pemberdayaan komunikasi internal  yang lebih bagus mulai dari menyusun pedoman etika bermedia sosial ASN Aceh Timur, agar pegawai tahu bahwa konten yang dibuat oleh mereka merupakan cerminan citra institusi publik.

"Pemkab harus mampu mengubah krisis menjadi momentum pembenahan, tidak hanya tentang komunikasi internal, namun juga kesadaran etos dan tanggung jawab moral semua pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya. (*)