Komisi III DPRA Desak PLN Umumkan Hasil Audit Investigasi Terkait Pemadaman Listrik di Aceh

Kita diminta agar tetap menunggu hasil audit. Kalau memang tidak disampaikan, berarti profesionalisme PLN perlu dipertanyakan. Nurchalis, Anggota Komisi III DPRA

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, meminta PT PLN (Persero) segera mengumumkan hasil audit investigasi terkait pemadaman listrik berkepanjangan yang terjadi pada akhir September hingga awal Oktober lalu.

Menurutnya, hasil audit investigasi yang dilakukan oleh tim independen itu perlu disampaikan secara terbuka kepada publik untuk memberi penjelasan mengenai penyebab utama terjadinya pemadaman listrik hingga melebihi 48 jam. 

“Sekarang masyarakat tidak tahu, kita juga tidak tahu. Jadi coba disampaikan saja, kejadian kemarin itu kesalahan siapa? Human error atau kerusakan mesin itu sendiri,” kata Nurchalis, Rabu (15/10/2025). 

Dalam sidak Komisi III DPRA ke PT PLN Unit Induk Wilayah (UID) Aceh beberapa waktu lalu, Nurchalis menyatakan bahwa pihaknya juga telah meminta agar penyebab pemadaman listrik dapat disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. 

Pada kesempatan itu pihak PLN mengaku penyebab pemadaman baru bisa disampaikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dilakukan oleh tim independen. Namun, hingga dua Minggu berlalu hasil audit tersebut tidak kunjung diumumkan.  “Kita diminta agar tetap menunggu hasil audit. Kalau memang tidak disampaikan, berarti profesionalisme PLN perlu dipertanyakan,” tegasnya.

Nurchalis juga menyampaikan, pemadaman listrik berkepanjangan itu telah berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat, terutama di sektor tambak, peternak, dan pelaku UMKM. Bahkan, banyak perabotan rumah tangga seperti kulkas dan pendingin ruangan (AC) rusak akibat gangguan listrik.

“Selama ini masyarakat Aceh sangat patuh dalam hal pembayaran listrik. Punishment juga dilakukan. Nah, sekarang kalau kesalahan di pihak PLN, tentu PLN harus bertanggung jawab. Tidak boleh masyarakat yang terus dirugikan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Nurchalis menyoroti sistem integrasi kelistrikan Aceh. Menurutnya, meski pasokan listrik Aceh memiliki cadangan hampir 400 megawatt, tetapi distribusinya masih belum merata. 

Untuk itu, politikus Partai NasDem ini meminta persoalan-persoalan ini menjadi catatan penting bagi PLN, baik dalam pelayanan maupun sistem. Sehingga kejadian blackout seperti ini tidak terulang kembali dan merugikan masyarakat. 

“Tidak perlu bicara di luar jaringan, tapi dalam jaringan saja harus sudah terhubung dengan baik. Karena banyak energi atau arus yang berlebihan menurut PLN, nah kelebihan itu bagaimana bisa dioptimalkan untuk kebutuhan pelayanan dan juga investasi,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi III DPRA, Hadi Surya. Ia meminta transparansi dari PT PLN (Persero) dalam menangani insiden pemadaman listrik berkepanjangan tersebut. 

Sejak awal, kata Hadi Surya, Komisi III DPRA meminta agar PLN tidak hanya memberikan janji, tetapi segera melakukan audit investigasi terhadap penyebab pemadaman tersebut.

“Bagi kami, PLN harus menyampaikan secara terbuka, jika memang ada unsur kelalaian manusia dan kelemahan sistem maka PLN memberikan sanksi pada pejabat yang bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat terdampak sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku,” katanya. 

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, saat kunjungan beberapa waktu lalu ke Kantor PT PLN Unit Induk Wilayah (UID) Aceh, manajemen PLN menyampaikan rencana melakukan audit investigasi menyeluruh oleh pihak independen. 

Audit tersebut bertujuan mengungkap penyebab padamnya listrik, termasuk kemungkinan adanya human error. Namun hingga saat ini, Komisi III DPRA belum menerima laporan resmi hasil audit tersebut. “Jadi kami belum mengetahui penyebab sesungguhnya dan langkah-langkah yang sudah diambil PLN untuk mencegah kejadian serupa,” tambah Hadi Surya.

Sebelumnya, General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UID) Aceh, Mundakhir, menyampaikan bahwa pemberian kompensasi akibat dampak pemadaman listrik berkepanjangan bagi pelanggan, berlaku sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. “Untuk kompensasi ada peraturan menteri yang mengatur itu. Kompensasinya nanti setelah ada hasil investigasi,” kata Mundhakir.

Menurut Mundhakir, mekanisme kompensasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN.

Di mana, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian kompensasi listrik padam bisa dilakukan jika terjadi kelalaian atau kesalahan (human error) dari PLN. Sementara, jika pemadaman disebabkan oleh kondisi di luar kendali PLN, seperti bencana alam atau alasan teknis yang tidak disebabkan kelalaian perusahaan, maka kompensasi tidak dapat diberikan.

“Kompensasi itu setelah ada hasil investigasi apa sebenarnya penyebab permasalahan ini. Tim investigasi dilakukan oleh tim independen dan kementerian. Nanti disitu baru bisa disampaikan sebenarnya masyarakat itu mendapatkan kompensasi berapa. Itu direct saat dia membeli token, atau membayar listrik,” jelasnya. Untuk mengetahui progres investigasi,  Serambi sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial PT PLN UID Aceh, Lukman Hakim, Rabu malam, namun hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait belum memberikan jawaban apa pun.(ra)