Info DPPPA

Menteri PPPA dan Pemerintah Aceh Perkuat Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak

“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama — pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga

Editor: IKL
IST
Menteri PPPA Arifah Fauzi bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan jajaran berfoto bersama dalam acara silaturahmi dan makan malam di Banda Aceh, Jumat (7/11/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerja dalam rangka penguatan perlindungan perempuan dan anak di Aceh. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menerima kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Aceh. Jumat (7/11/2025). Pertemuan ini menjadi bagian dari program Ruang Bersama Indonesia yang digagas Kementerian PPPA untuk memperkuat kolaborasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  

Meteri DPPA_Aceh_1

Hadir dari Pemerintah Aceh, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Syakir, MSi, Kepala Dinas PPPA Aceh, Meutia Juliana, jajaran SKPA terkait, serta perwakilan kabupaten/kota. Dari Kementerian PPPA turut hadir Deputi Pemenuhan Hak Anak, Pribudiarta Nur Sitepu dan Staf Khusus Menteri, Ariza Agustina.  

Baca juga: Perlindungan Perempuan dan Anak Diperkuat, Aceh Fokus UPTD PPA

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Drs Syakir MSi, Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. “Perempuan dalam budaya Aceh bukan sekadar pelengkap, tetapi pilar pembentuk karakter masyarakat dan bangsa,” ujar Gubernur.  

Gubernur menilai program Ruang Bersama Indonesia sejalan dengan nilai musyawarah dan solidaritas masyarakat Aceh. Ia berharap koordinasi ini dapat memperkuat kelembagaan dan layanan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Aceh juga menegaskan komitmen memperkuat layanan UPTD PPPA, menyediakan pendampingan bagi korban kekerasan, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada pemenuhan hak anak.  

“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama — pemerintah, aparat hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga,” tegas Gubernur.  

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Aceh.  “Kami apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas berbagai upaya dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, demikian juga kepada pemerintah kabupaten dan kota,” kata Menteri Arifah.  

Pada hari pertama kunjungan, Menteri Arifah meninjau UPTD PPA Provinsi Aceh bersama Wakil Wali Kota Banda Aceh dan istri. Ia menilai fasilitas yang dimiliki Aceh mulai dari kantor utama DP3A, UPTD PPA, hingga Rumah Perlindungan bagi korban kekerasan merupakan salah satu yang terbaik dibandingkan sejumlah provinsi lain. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved