KUA-PPAS 2026 Pidie Capai Rp 2,131 Triliun, Ini Besaran Gaji PNS, PPPK & Dewan

Rinciannya, untuk belanja operasional Rp 1,396 triliun, termasuk gaji rutin PNS, PPPK dan 40 anggota DPRK Pidie per bulan. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia

Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pidie 2026 telah disepakati mencapai Rp 2,131 triliun.

Data diperoleh Serambinews.com, total belanja Kabupaten Pidie tahun 2026 telah disepakati mencapai Rp 2,131 triliun.

Rinciannya, untuk belanja operasional Rp 1,396 triliun, termasuk gaji rutin PNS, PPPK dan 40 anggota DPRK Pidie per bulan. 

Belanja modal Rp 185,14 miliar, belanja tidak tertuga Rp 8,4 miliar dan belanja transfer Rp 541,41 miliar. Ada pun dana defisit sebesar Rp 1,07 miliar. 

Banggar DPRK Pidie dan SKPK menargetkan besaran Pendapatan Asli Daerah atau PAD tahun 2026 mencapai Rp 277,38 miliar. 

Pembahasan KUA dan PPAS telah dilaksakan Banggar dan SKPK, yang ditutup dalam rapat di ruang sidang utama DPRK Pidie, Jumat (7/11/2025). 

Sidang penutupan itu dihadiri Bupati Pidie, Sarjani Abdullah SH, Ketua DPRK Pidie, Pidie Anwar Sastra Putra, SH. Kasdim 0102/Pidie Mayor Cpl Hendrianto, Kabagren Polres Pidie Hefi Bachri MH, Ketua Mahkamah Syari’iyah Sigli Amrin Salim, MA, Wakil  Ketua MPU Pidie Tgk Ilyas Abdullah, Plt Asisten II Apriadi, SSos.

"Proses pembahasan KUA dan PPAS berjalan baik, terbuka, dan demokratis, mencerminkan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif," kata Bupati Sarjani, dalam sambutan di DPRK Pidie, Jumat (7/11/2025).

Ia menjelaskan, pembahasan KUA dan PPAS telah dilaksanakan dengan mengedepankan azas demokrasi melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. 

" Kita menempatkan kepentingan daerah sebagai pertimbangan utama demi menghasilkan APBK yang berkualitas," ujarnya. 

Dikatakan, kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan anggaran tahun 2026. 

Untuk itu, Pemkab Pidie diharapkan tetap berhati-hati dan cermat dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah.