Unimal dan Dinas P3AP2KB Lhokseumawe Gelar Pelatihan Stunting Kader Desa

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Dalam rangka upaya penurunan angka stunting di wilayah Kota Lhokseumawe, Universitas Malikussaleh bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Lhokseumawe menggelar pelatihan kader desa.

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas Multisektor untuk Percepatan Penurunan Stunting dan Kawasan Ramah Lingkungan di Tingkat Desa.” digelar di Aula Kantor Desa Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Selasa (11/11/2025).

Baca juga: Dua Akademisi Unimal Pimpin Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia Wilayah Aceh

Selain para Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) PNBP tahun 2025. Acara diikuti 30 peserta terdiri dari kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), petugas BKKBN, Ahli Gizi, Tokoh Perempuan, serta Aparatur Desa.

Program ini menjadi bagian dari komitmen akademisi dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga.

Ketua Pelaksana kegiatan, Dr. Mariyudi mengatakan, program ini tidak hanya fokus pada edukasi, tetapi juga mendorong peningkatan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi pemantauan tumbuh kembang balita dan penguatan pola hidup sehat, katanya.

Mariyudi menyebutkan, stunting masih menjadi isu kesehatan prioritas nasional, termasuk di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data Bappeda 2023, terdapat 797 anak yang masih tercatat dalam program penanganan stunting di tahun 2024. Angka ini menurun dari tahun 2022 yang mencapai 1.022 balita.

“Dari sebaran kasus di fasilitas kesehatan, Puskesmas Muara Satu mencatat angka tertinggi dengan 136 kasus, sementara yang terendah berada di Puskesmas Blang Mangat sebanyak 78 kasus (DP3AP2KB, 2024),” bebernya.

Ia menjelaskan, meski mengalami penurunan, stunting dinilai belum tuntas karena penyebabnya bersifat multidimensi. Selain asupan gizi dan penyakit infeksi, stunting juga dipengaruhi faktor pengetahuan keluarga, ekonomi, keterbatasan layanan kesehatan, dan minimnya pemantauan tumbuh kembang anak, ujarnya.

Menurutnya, salah satu masalah yang ditemukan adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Sebagian ibu belum memiliki timbangan dan alat pengukur tinggi badan sehingga pemantauan mandiri di rumah belum berjalan optimal.

“Masalah gizi bukan hanya soal makanan, tetapi sistem pendampingan keluarga. Karena itu perlu kolaborasi lintas sektor dan pemahaman bersama bahwa stunting memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas SDM,” ungkap Mariyudi.

Selain itu, Ia mengatakan, program ini mendorong keterlibatan tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga ulama agar edukasi dan kesadaran masyarakat lebih merata. 

“Penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan yaitu Intervensi spesifik (30 persen): kesehatan ibu dan anak, asupan gizi, imunisasi, dan pencegahan penyakit. Kemudian Intervensi sensitif (70 % ): ketahanan pangan, sanitasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi keluarga,” tutupnya.

Tiga pemateri dihadirkan dalam kegiatan tersebut yaitu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe, Salahuddin, Prof. Dr. A. Hadi Arifin, dan Dr. Faisal Matriadi.(*)