Sekda Sampaikan Raqan APBA 2026, Belanja Aceh Diusul Rp 10,33 Triliun

Ringkasan Berita:

• M Nasir menyampaikan bahwa rencana belanja Aceh dalam Raqan APBA 2026 berjumlah Rp 10,33 triliun. 
• Untuk struktur anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 313 miliar, yang berasal dari SILPA
• Wakil Ketua DPRA Ali Basrah menjelaskan bahwa agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun APBA Tahun Anggaran 2026 ini merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir menyerahkan Raqan APBA 2026 ke DPRA dengan usulan belanja Rp 10,33 triliun. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, menekankan transparansi anggaran. Pendapatan diproyeksikan Rp 11,48 triliun, sementara pembiayaan diarahkan ke dana abadi daerah sebagai fondasi keberlanjutan fiskal Aceh.

SEKDA Aceh, M Nasir menyerahkan dokumen Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 ke DPRA, Selasa (18/11/2025). Dokumen tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRA dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2026 di Ruang Serba Guna DPRA. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA Ali Basrah.

Dalam rapat tersebut, M Nasir menyampaikan bahwa rencana belanja Aceh dalam Raqan APBA 2026 berjumlah Rp 10,33 triliun. Rinciannya terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 7,99 triliun, yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.

Kemudian, belanja modal direncanakan Rp 575 miliar, yang digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja aset tetap lainnya. “Belanja Tidak Terduga (BTT) direncanakan sebesar Rp 25 miliar; dan belanja transfer direncanakan Rp 1,73 triliun yang akan digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan,” sebut M Nasir.

Selain itu, untuk struktur anggaran pendapatan direncanakan Rp 11,48 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Aceh (PPA) direncanakan sebesar Rp 4,44 triliun, yang bersumber dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan, dan lain-lain PAA yang sah.

Selanjutnya pendapatan transfer direncanakan Rp 7,03 triliun lebih yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat. Dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah direncanakan sebesar Rp 2,09 miliar, yang bersumber dari pendapatan hibah.

Sekda menambahkan, untuk struktur anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 313 miliar, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1,45 triliun yang digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah.

“Semoga pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2026 ini dapat berjalan dengan lancar dan secepatnya dapat kita setujui bersama, sebelum kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah menjelaskan bahwa agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun APBA Tahun Anggaran 2026 ini merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.

“Badan Anggaran DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh akan segera membahas dokumen ini secara mendalam sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” katanya.(rianza alfandi)