PUPR Aceh Barat Dorong Penyatuan Persepsi dalam Pelaksanaan Mini Kompetisi E-Katalog

Ringkasan Berita:

• Pemkab Aceh Barat melalui Dinas PUPR menggelar sosialisasi E-Katalog Konstruksi untuk meningkatkan pemahaman penyedia jasa terkait digitalisasi pengadaan.
• Bupati melalui Kabag Administrasi Pembangunan menegaskan bahwa E-Katalog menjadi langkah strategis menuju tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
• Pemkab menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, integritas, serta sinergi dengan penyedia agar implementasi E-Katalog optimal.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, ACEH BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar sosialisasi E-Katalog Konstruksi di Aula Dinas PUPR di Meulaboh, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini diikuti para penyedia jasa konstruksi sebagai upaya meningkatkan pemahaman bersama terkait implementasi digitalisasi pengadaan.

Sosialisasi mengusung tema peningkatan kapasitas dan sinergi dalam implementasi E-Katalog dari sudut pandang PPK dan penyedia menuju pelaksanaan mini kompetisi yang transparan dan efektif. Acara ini bertujuan memperkuat koordinasi, memastikan arah kebijakan pengadaan lebih jelas, serta mempercepat penerapan E-Katalog di lingkungan Pemkab Aceh Barat.

Bupati Aceh Barat melalui Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab, Esma Ardani, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

“Pemkab Aceh Barat terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Implementasi E-Katalog Konstruksi adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih transparan, cepat, efisien, dan akuntabel,” ujar Esma.

Ia menambahkan bahwa penggunaan E-Katalog tidak hanya mempermudah proses pengadaan, tetapi juga menciptakan mini kompetisi yang lebih sehat sehingga harga lebih kompetitif dan mutu pekerjaan tetap terjaga. Meski demikian, perubahan sistem ini memerlukan penyamaan persepsi mengenai peran KPA, PA, PPK, tata cara pemilihan, mekanisme kontrak, hingga pelaksanaan mini kompetisi.

Esma menyampaikan tiga penegasan Pemkab Aceh Barat dalam implementasi E-Katalog. Pertama, peningkatan kapasitas dan profesionalisme perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi pengadaan sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi SDM.

Kedua, menjaga integritas dan transparansi. 

Baca juga: Dinas Perpustakaan Aceh Barat Bedah Buku Sejarah Perlawanan dan Adat Pernikahan Aceh

E-Katalog memberikan ruang pengawasan lebih terbuka sehingga setiap proses harus dilaksanakan secara jujur dan objektif.

Ketiga, memperkuat sinergi dengan para penyedia karena pemerintah dan kontraktor merupakan mitra dalam pembangunan daerah.

“Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya menjadi forum penjelasan teknis, tetapi mampu menghasilkan pemahaman strategis agar penerapan E-Katalog di Aceh Barat berjalan optimal,” kata Esma.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan momentum ini sebagai dorongan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat integritas, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)