Kondisi Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditahan AS di Penjara Kumuh Rawan Penusukan

Ringkasan Berita:

• Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjalani masa penahanan sambil menunggu vonis di Metropolitan Detention Center (MDC), Brooklyn, Negara Bagian New York, setelah dibawa ke Amerika Serikat.
• Penjara federal tersebut dikenal dengan kondisi buruk.
• Sejumlah laporan menyebut fasilitas ini kekurangan staf kronis, rawan kekerasan antar-narapidana, hingga pemadaman listrik berkepanjangan.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK CITY - Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjalani masa penahanan sambil menunggu vonis di Metropolitan Detention Center (MDC), Brooklyn, Negara Bagian New York, setelah dibawa ke Amerika Serikat.

Penjara federal tersebut dikenal dengan kondisi buruk.

Sejumlah laporan menyebut fasilitas ini kekurangan staf kronis, rawan kekerasan antar-narapidana, hingga pemadaman listrik berkepanjangan.

MDC dibangun pada era 1990-an sebagai respons atas kepadatan penjara di wilayah New York. Namun, seiring waktu, penjara ini justru mendapat sorotan karena sarana yang tak memadai.

Beberapa tokoh terkenal pernah ditahan di MDC, antara lain penyanyi R Kelly, sosialita Ghislaine Maxwell yang terkait dengan terdakwa kasus perdagangan seks jeffrey Epstein, mantan pengusaha farmasi Martin Shkreli, eks raja kripto Sam Bankman-Fried, hingga musisi Sean “Diddy” Combs. 

Sosok yang diduga pemimpin kartel narkoba, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, juga pernah mendekam di sana.

 “Sangat sulit menjadi narapidana di sana,” ujar pengacara Marc Agnifilo dalam sidang tahun 2024, saat membela kliennya, Sean Combs, dikutip dar CNN, Sabtu (3/1/2026).

Ia menyebut kondisi MDC akan menyulitkan persiapan persidangan.

Kekerasan menjadi hal yang kerap terjadi. Pada pertengahan 2024, seorang narapidana tewas ditikam.

Sebulan berselang, napi lain meninggal akibat perkelahian. 

MDC juga pernah mengalami pemadaman listrik besar pada 2019.

Ribuan napi terpaksa bertahan dalam suhu dingin dan kegelapan total selama hampir sepekan.

Insiden itu memicu investigasi Departemen Kehakiman AS yang berujung pada kompensasi sebesar 10 juta dollar AS (kini Rp 167,17 miliar) untuk 1.600 tahanan terdampak.