CPNS 2026 Belum Dibuka, Pemerintah Minta Publik Tidak Tertipu Hoaks

Wawan menjelaskan bahwa setiap proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag selalu dilaksanakan secara resmi, transparan, dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.

Menurutnya, tidak pernah ada pengumuman rekrutmen melalui pesan pribadi atau tautan yang tidak jelas sumbernya.

“Jika ada kebijakan pembukaan rekrutmen, pasti akan kami umumkan melalui website Kemenag.go.id, akun media sosial resmi, serta kanal resmi pemerintah lainnya. Tidak ada pengumuman melalui jalur pribadi atau tautan tidak jelas,” lanjutnya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak memiliki sumber resmi, terlebih jika disertai permintaan data pribadi, biaya pendaftaran, atau janji kelulusan.

“Kami mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama Kemenag untuk kepentingan pribadi,” ujar Wawan.

Kemenag juga mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengecekan informasi sebelum mengambil langkah apa pun. 

Jika menemukan konten mencurigakan yang mengatasnamakan Kemenag, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui akun dan kanal resmi Kementerian Agama.

“Apabila masyarakat menemukan konten mencurigakan yang mengatasnamakan Kemenag, silakan laporkan melalui akun Kemenag agar dapat segera kami tindaklanjuti,” tambah Wawan.

Informasi CPNS Kemenkes

Kabar mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ramai beredar di media sosial. 

Informasi tersebut menyebar luas melalui unggahan yang mencantumkan klaim pembukaan pendaftaran, daftar formasi tenaga kesehatan, hingga besaran gaji yang ditawarkan, lengkap dengan tautan pendaftaran. 

BKN memastikan informasi tersebut bukan bagian dari proses resmi rekrutmen ASN.

Sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian ASN secara nasional, BKN bertanggung jawab penuh terhadap integritas sistem seleksi ASN.

Mulai dari perencanaan kebutuhan, pendaftaran, pelaksanaan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT), hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Maka dari itu, BKN mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi rekrutmen ASN yang beredar di luar kanal resmi instansi pemerintah.

Modus penipuan berkedok seleksi ASN, menurut BKN, kerap menggunakan iming-iming gaji besar dan tautan pendaftaran tidak resmi.