DPR Tegaskan Pembelajaran Tatap Muka Harus Jadi Prioritas, Waspadai Risiko Learning Loss

Ringkasan Berita:

• Pembelajaran langsung dinilai tidak tergantikan, terutama untuk kegiatan praktikum dan pembentukan karakter siswa.
• Belajar dari rumah berpotensi menurunkan capaian belajar, membatasi interaksi, serta memperlebar kesenjangan akses pendidikan.
• Pembelajaran jarak jauh tetap relevan digunakan saat kondisi darurat seperti bencana atau keterbatasan akses, bukan sebagai kebijakan umum.

SERAMBINEWS.COM - Pembelajaran tatap muka dinilai tetap menjadi metode utama yang harus diprioritaskan pemerintah karena lebih efektif dalam menjaga kualitas pendidikan, interaksi, serta pembentukan karakter siswa. 

Meski pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi dalam kondisi tertentu, penerapannya secara luas berisiko menimbulkan learning loss, kesenjangan akses, dan gangguan perkembangan sosial-emosional anak.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai pembelajaran tatap muka di sekolah harus tetap menjadi prioritas bagi pemerintah.

Hal ini Hetifah ungkapkan merespons sempat adanya opsi pembelajaran dari rumah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

"Selain lebih efektif, pendekatan ini (pembelajaran tatap muka) juga penting untuk menjaga kualitas interaksi, termasuk kegiatan praktikum yang tidak dapat tergantikan," kata Hetifah dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Risiko Learning Loss 

Baca juga: Pembangunan Huntap untuk Korban Banjir Sumatera dan Aceh: Dapat Rp 60 Juta atau Dibangun Pemerintah

Menurut Hetifah, sistem zonasi yang telah berjalan, mayoritas siswa bersekolah relatif dekat dari rumah.

Sehingga dampak terhadap konsumsi energi, khususnya dari transportasi, tidak akan signifikan.

Lagi pula, lanjut Hetifah, belajar dari rumah memiliki sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai jika diterapkan secara luas.

Mulai dari risiko penurunan capaian belajar atau learning loss. Kemudian keterbatasan interaksi guru dan siswa, hingga potensi meningkatnya kesenjangan akses akibat perbedaan fasilitas dan pendampingan di rumah.

Aspek sosial-emosional anak juga terdampak. "Selain itu, aspek sosial-emosional anak juga terdampak karena berkurangnya ruang interaksi dan pembentukan karakter," ujarnya.

Meski demikian, Politisi Partai Golkar ini juga menilai pembelajaran jarak jauh tetap dapat dimanfaatkan secara fleksibel pada kondisi tertentu.

Baca juga: Pemerintah Segera Tetapkan Kerja dari Rumah 1 Hari Sepekan, Airlangga: WFH Tunggu Arahan Presiden

Seperti saat terjadi bencana alam, gangguan akses sementara, atau di wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga pendidik.

Dengan sistem zonasi yang telah berjalan, mayoritas siswa bersekolah relatif dekat dari rumah, sehingga dampak terhadap konsumsi energi, khususnya dari transportasi, tidak signifikan.

"Dalam situasi tersebut, PJJ (Pembelajaran jarak jauh) menjadi solusi adaptif agar proses belajar tetap berlangsung," ungkapnya.

Hetifah pun menghimbau pemerintah daerah untuk tidak ragu dalam melanjutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pasca-libur Idul Fitri sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

"Tentunya sambil terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat dukungan bagi guru, serta memastikan lingkungan belajar yang aman dan kondusif," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan tidak akan ada pembelajaran secara daring dalam rangka negara melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga: dr Zaidul Akbar: Emosi Ibu Saat Hamil Terekam ke Janin, Ini 5 Dampaknya

Menurut Mu'ti, ada dua pertimbangan dalam memberikan keputusan ini yakni berkaitan dengan pertimbangan akademik dan pendidikan karakter.

"Pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis Kamis (26/3/2026).

Mu'ti menegaskan hal itu merupakan hasil rapat lintas kementerian dan juga keterangan resmi dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada 23 Maret lalu.

Terkait aturan mengenai pembelajaran di sekolah dalam kondisi tersebut, kata Mu'ti, akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Mendikdasmen.

"Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dikdasmen," jelas Mu'ti. (*)

Sumber: https://www.kompas.com/edu/read/2026/03/27/111500271/dpr-minta-pemerintah-tetap-prioritaskan-pembelajaran-tatap-muka