Rupiah Sentuh Rp17.500 per Dolar AS, Pemerintah Hitung Ulang Beban Subsidi BBM dan Energi

Ringkasan Berita:

• Pada perdagangan Rabu (13/5/2026), rupiah di pasar spot tercatat menyentuh level Rp17.515 per dolar AS.
• Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih.
• Pemerintah mulai menghitung potensi kenaikan beban impor energi, terutama minyak mentah dan produk BBM, yang selama ini masih sangat bergantung pada transaksi dalam denominasi dolar AS.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal pemerintah, terutama terkait pembiayaan subsidi energi dan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah melakukan pengkajian mendalam terhadap dampak lonjakan kurs tersebut terhadap anggaran subsidi yang ditanggung negara.

Pada perdagangan Rabu (13/5/2026), rupiah di pasar spot tercatat menyentuh level Rp17.515 per dolar AS.

Sehari sebelumnya, mata uang Garuda bahkan ditutup di posisi Rp17.529 per dolar AS, yang menjadi titik pelemahan terdalam sepanjang sejarah perdagangan rupiah.

Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih.

Pemerintah mulai menghitung potensi kenaikan beban impor energi, terutama minyak mentah dan produk BBM, yang selama ini masih sangat bergantung pada transaksi dalam denominasi dolar AS.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pembahasan mengenai dampak pelemahan rupiah saat ini sedang berlangsung di tingkat kementerian.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia disebut memimpin koordinasi bersama sejumlah menteri ekonomi guna merumuskan langkah antisipasi.

“Pak Menteri bersama jajaran menteri ekonomi sedang membahas persoalan tersebut. Jadi kita tunggu hasil rapatnya,” ujar Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Baca juga: Rupiah Dibuka Menguat ke Rp 17.383 per Dolar AS, IHSG Ikut Menghijau

Beban Subsidi Berpotensi Membengkak

Melemahnya rupiah diperkirakan akan meningkatkan biaya pengadaan energi nasional. Sebab, sebagian besar impor minyak mentah, BBM, dan LPG dilakukan menggunakan dolar AS.

Ketika kurs rupiah melemah, biaya yang harus dibayar pemerintah dan PT Pertamina otomatis ikut meningkat.

Situasi ini berpotensi memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi.

Pemerintah selama ini masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar agar tidak naik di tengah tekanan ekonomi masyarakat.

Selain kurs rupiah, tekanan juga datang dari fluktuasi harga minyak dunia yang masih tinggi akibat konflik geopolitik di sejumlah kawasan.

Kombinasi kedua faktor tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah jika berlangsung dalam waktu lama.

Meski demikian, Laode menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai penyesuaian harga BBM subsidi.

Pemerintah masih menggunakan skema dan regulasi yang berlaku sambil terus memantau perkembangan pasar keuangan dan energi global.

“Belum ada informasi atau keputusan lain terkait penyesuaian harga BBM subsidi. Kita lihat perkembangan ke depan,” katanya.

Baca juga: Dampak Rupiah Terus Melemah, Harga Nasi Padang Hingga Tiket Pesawat Ikut Naik

Pemerintah Tetap Tahan Harga BBM

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Komitmen itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada April lalu.

Saat itu, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp17.100 per dolar AS.

Meski tekanan eksternal mulai meningkat, pemerintah memilih mempertahankan harga energi demi menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi domestik.

Bahlil menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo.

Pemerintah menilai kondisi stok energi nasional masih dalam kategori aman, baik untuk BBM maupun LPG.

“Stok energi kita di atas batas minimum, baik solar, bensin, maupun LPG. Atas arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi diputuskan tidak naik sampai akhir tahun,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya.

Pengamat Soroti Risiko Fiskal

Sejumlah pengamat ekonomi menilai pelemahan rupiah hingga di atas Rp17.500 per dolar AS akan menjadi tantangan serius bagi pemerintah apabila berlangsung berkepanjangan.

Selain meningkatkan biaya impor energi, depresiasi rupiah juga dapat memicu kenaikan inflasi dan memperbesar biaya utang luar negeri.

Ekonom menilai pemerintah memiliki dua pilihan sulit, yakni menambah anggaran subsidi agar harga BBM tetap stabil atau melakukan penyesuaian harga untuk mengurangi tekanan fiskal.

Namun opsi kenaikan harga BBM dinilai sensitif karena dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Di sisi lain, Bank Indonesia diperkirakan akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing serta menjaga stabilitas likuiditas guna meredam tekanan terhadap rupiah.

APBN Berpotensi Tertekan

Dalam asumsi dasar APBN 2026, pemerintah sebelumnya menetapkan kurs rupiah jauh di bawah level saat ini.

Karena itu, pelemahan tajam mata uang domestik berpotensi menyebabkan deviasi besar terhadap target subsidi energi.

Jika kurs rupiah bertahan di level tinggi dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah kemungkinan perlu melakukan penyesuaian postur anggaran atau realokasi belanja negara untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali.

Meski tekanan ekonomi global meningkat, pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas harga energi, menjaga pasokan nasional, dan memastikan masyarakat tetap memperoleh BBM subsidi dengan harga terjangkau.

Baca juga: Buya Yahya Ungkap Keistimewaan 10 Hari Awal Dzulhijjah, Puasa Arafah Bisa Hapus Dosa 2 Tahun

Baca juga: DPRK Banda Aceh Gelar RDPU Raqan Insentif dan Penanaman Modal, Serap Masukan Stakeholder

Baca juga: Kemensos Coret 11 Ribu Penerima Bansos karena Terindikasi Judi Online, Gus Ipul: Akan Permanen

Sumber: Kompas.com