MUI Tanggapi Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: Sah Secara Syariat dan Logis Secara Birokrasi Negara

SERAMBINEWS.COM – Rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban menggunakan anggaran negara atau APBN menuai sorotan publik.

Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menilai penggunaan dana negara melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) untuk pembelian hewan kurban masih berada dalam koridor syar’i, selama ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas penggunaan APBN dalam pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo yang kemudian didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Niam, dalam perspektif fikih Islam, penggunaan kas negara untuk keperluan kurban oleh kepala negara memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri dalam tradisi Islam.

Ia bahkan merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin dianjurkan melaksanakan kurban dengan menggunakan Baitul Mal atau kas negara.

Dalam konteks Indonesia, posisi imam tersebut disamakan dengan Presiden sebagai kepala negara. Karena itu, penggunaan APBN dinilai tidak menyalahi ketentuan syariat.

Pernyataan itu disampaikan Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/5/2026).

Sebelumnya, kebijakan pengadaan ribuan sapi kurban Presiden Prabowo memang menjadi perhatian publik karena menggunakan anggaran negara yang kemudian disalurkan ke berbagai elemen masyarakat.

MUI: Secara Syariat Tidak Ada Masalah

Niam menegaskan bahwa model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara melalui kas negara bukanlah hal baru dalam perspektif fikih Islam.

"Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa disunahkan bagi imam, dalam konteks Indonesia adalah Presiden, membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara)," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem negara modern seperti Indonesia, APBN dapat dipandang sebagai bentuk Baitul Mal masa kini.

Dengan demikian, kurban yang dilakukan melalui mekanisme tersebut pada hakikatnya merupakan kurban atas nama negara yang manfaatnya kembali kepada masyarakat luas.

"Sehingga qurban dari negara untuk kepentingan masyarakat. Dan itu tidak ada soal secara syar'i," katanya.

Dinilai Logis dari Sisi Birokrasi Negara

Tak hanya dari sisi agama, MUI juga menilai kebijakan tersebut masuk akal secara teknis birokrasi pemerintahan.

Niam menyamakan mekanisme pengadaan hewan kurban ini dengan program bantuan pemerintah lainnya yang disalurkan melalui Banpres.

"Secara teknis sebenarnya kita juga bisa memahami, sebagaimana anggaran negara melalui Banpres diberikan sembako kemudian didistribusikan untuk masyarakat, dan ini tentu tidak ada isu," tuturnya.

Menurutnya, logika yang sama juga berlaku pada distribusi sapi kurban. Hewan-hewan tersebut tidak diperuntukkan bagi pribadi Presiden atau lingkaran istana, melainkan disalurkan langsung ke masyarakat di berbagai daerah.

Kebijakan Dinilai Kontekstual

Lebih jauh, Niam menilai kebijakan tersebut juga kontekstual dengan momentum Idul Adha yang memang identik dengan semangat berbagi dan syiar keagamaan.

"Momentumnya adalah momentum Idul Adha. Tentu ini akan menambah semarak syiar Idul Adha. Jadi saya kira secara keagamaan tidak ada isu, dan secara teknis ini sesuatu yang justru kontekstual," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi pada Idul Adha 1447 Hijriah.

Dari jumlah tersebut, 598 ekor disalurkan ke 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota, sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga, pondok pesantren, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia.

Program kurban berskala besar ini menjadi salah satu perhatian publik karena melibatkan penggunaan APBN melalui skema Banpres, namun tetap diarahkan untuk distribusi ke masyarakat luas di berbagai daerah.

(Serambinews.com/TribunTrends.com)