WFH Diperpanjang Dua Bulan, Pemerintah Sebut Konsumsi Pertalite Turun Hampir 9 Persen

Ringkasan Berita:

• Pemerintah memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) selama dua bulan setelah evaluasi menunjukkan penggunaan Pertalite turun hampir 9 persen pada April 2026.
• Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut WFH efektif mengurangi mobilitas masyarakat sehingga konsumsi BBM ikut menurun dan efisiensi energi nasional lebih terjaga.
• Pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi lain seperti diskon tiket pesawat, insentif pajak penulis, dan program magang nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

SERAMBINEWS.COM -- Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah selama dua bulan ke depan.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah menilai penerapan WFH berdampak positif terhadap penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite.

Evaluasi pemerintah menunjukkan penggunaan Pertalite mengalami penurunan cukup signifikan selama kebijakan kerja fleksibel diterapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penurunan konsumsi BBM menjadi salah satu alasan utama kebijakan tersebut dilanjutkan.

“Kita evaluasi terkait WFH dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Airlangga, pola kerja dari rumah dinilai mampu mengurangi mobilitas masyarakat sehingga penggunaan kendaraan pribadi ikut menurun.

Pemerintah juga melihat kebijakan ini bisa menjadi salah satu langkah efisiensi energi nasional di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Baca juga: Polres Aceh Singkil Sembelih 6 Ekor Sapi Kurban, Daging Dibagikan ke Yatim Piatu dan Insan Pers 

Jadi Bagian Strategi Ekonomi Pemerintah

Perpanjangan WFH bukan hanya soal penghematan BBM. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut juga masuk dalam strategi menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2026.

Dengan sistem kerja fleksibel, pemerintah berharap pengeluaran masyarakat untuk transportasi bisa ditekan, sementara produktivitas tetap terjaga.

Airlangga menjelaskan aturan teknis pelaksanaan WFH lanjutan akan dituangkan dalam surat edaran baru dari kementerian dan lembaga terkait.

Untuk aparatur sipil negara (ASN), aturan akan diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Sementara bagi perusahaan pelat merah, pengaturannya dilakukan melalui Badan Pengelola BUMN.

Pemerintah juga meminta perusahaan swasta ikut menerapkan pola kerja fleksibel serupa.

Kementerian Ketenagakerjaan disebut akan mengeluarkan surat edaran berupa imbauan kepada sektor swasta terkait penerapan sistem kerja tersebut.

Baca juga: Cara Menyimpan Daging Kurban yang Benar agar Tetap Segar, Tidak Bau, dan Nutrisinya Terjaga

Dibahas dalam Rapat Menteri