Kunjungan Luar Negeri Prabowo Dikritik Boros Ratusan Miliar, Menkeu Purbaya: Boleh Nombok

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi polemik penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk kunjungan luar negeri.
• Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengklarifikasi bahwa kelebihan biaya dinas ditanggung secara pribadi oleh Presiden.
• Kritik awal disampaikan oleh Dino Patti Djalal mengenai besarnya anggaran perjalanan dinas kenegaraan.
• Pemerintah menegaskan bahwa safari luar negeri tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

SERAMBINEWS.COM - Isu miring soal anggaran perjalanan dinas Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya mendapat respons dari Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan menanggapi polemik penggunaan dana pribadi Presiden untuk menutupi ongkos kunjungan luar negeri yang belakangan ini ramai disorot publik.

Perdebatan ini awalnya menggelinding setelah Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden menggunakan uang pribadi demi mencukupi sebagian biaya dinasnya.

Sontak, pengakuan itu memicu tanda tanya besar di masyarakat: bagaimana sebenarnya aturan main dan regulasi penggunaan dana pribadi dalam agenda resmi kenegaraan yang mestinya dibiayai negara?

Saat ditemui di Konferensi Pers APBN KiTa pada Jumat (5/6/2026), Purbaya tampak sangat berhati-hati. Ia memilih tidak masuk terlalu dalam ke ranah aturan hukum yang mengatur urusan tersebut.

"Saya gak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya kita pegang pernyataan Pak Teddy enggak ada aturannya cukup ya," ujar Purbaya saat menjawab pertanyaan awak media.

Namun, demi mendudukkan perkara agar lebih mudah dicerna akal sehat, Purbaya memberikan sebuah analogi sederhana.

"Kalau saya punya duit saya pergi nombok gak? boleh, secara logikan boleh aja kalau mau nombok," sambungnya.

Sikap Purbaya ini langsung menyita perhatian. Maklum, ini adalah kali pertama pihak Kementerian Keuangan memberikan respons resmi di tengah riuhnya perbincangan publik.

Baca juga: Kasus Korupsi APBG, Mantan Keuchik di Pijay Ditahan di Rutan Sigli, Begini Perkembangannya

Berawal dari Kritik Dino Patti Djalal

Jika ditarik ke belakang, gaduh soal anggaran ini pertama kali ditiupkan oleh diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.

Lewat sebuah video yang diunggah di akun X (Twitter) miliknya, Dino menguliti betapa besarnya uang rakyat yang tersedot setiap kali kepala negara terbang ke luar negeri.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ujar Dino, Minggu, 31 Mei 2026.

Bukan cuma melempar kritik, Dino juga menyodorkan sejumlah solusi alternatif. Menurutnya, hubungan diplomatik tetap bisa dijaga dengan memanfaatkan teknologi seperti video call, telepon, atau rapat virtual biasa.

Selain itu, Dino menyarankan agar agenda internasional dirancang lebih efisien. Misalnya, dengan memaksimalkan forum global untuk menemui banyak kepala negara sekaligus, lebih sering menerima tamu negara di dalam negeri, hingga mendelegasikan misi diplomasi teknis kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Langkah-langkah ini dinilai jauh lebih hemat bagi kas negara.

Baca juga: South Andaman Menunggu: Akankah Putra dan Putri Aceh Menjadi Tuan Rumah di Lautnya Sendiri?

Klarifikasi Seskab Teddy: Bukan Buat Gagah-gagahan