Danantara Pangkas BUMN dari 1.077 Menjadi 200-300 Entitas, Prabowo Tegaskan Tak Ada PHK

Ringkasan Berita:

• Danantara akan memangkas jumlah BUMN dari 1.077 menjadi sekitar 200-300 entitas melalui konsolidasi dan merger untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan.
• Dony Oskaria memastikan tidak ada PHK dalam proses restrukturisasi. Seluruh karyawan akan dipertahankan dan ditempatkan di perusahaan hasil penggabungan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
• Perampingan BUMN diproyeksikan menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun per tahun melalui pengurangan inefisiensi dan transaksi berlapis.

 

 

 

SERAMBINEWS.COM - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan pihaknya sedang  melakukan perampingan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan perusahaan negara.

Jumlah entitas BUMN yang saat ini mencapai 1.077 perusahaan ditargetkan berkurang menjadi sekitar 200-300 perusahaan melalui proses konsolidasi dan merger.

Meski demikian, Dony menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dalam proses tersebut.

Seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menginginkan pekerja menjadi korban restrukturisasi.

Langkah ini diambil karena lebih dari 52 persen BUMN saat ini mengalami kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun.

Danantara memperkirakan biaya tenaga kerja hanya sekitar Rp2-3 triliun per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan potensi efisiensi yang dapat diraih.

Baca juga: Cek, Harga Emas di Lhokseumawe Hari Ini Minggu 14 Juni, Berikut Rincian Harga per Mayam

Melalui penghapusan transaksi berlapis dan penggabungan perusahaan yang memiliki rantai bisnis serupa, Danantara menargetkan penghematan hingga Rp50 triliun per tahun.

Proses streamlining tersebut ditargetkan selesai pada 2026 dan diharapkan mampu memperkuat daya saing serta kinerja BUMN secara berkelanjutan.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” ujar Dony dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dikutip Minggu (14/6/2026).

Dony menjelaskan, proses streamlining atau perampingan BUMN ditargetkan rampung pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian.

Dony menyebutkan, dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi. Akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp20 triliun.

Danantara pun melakukan penghitungan terkait opsi tanpa PHK. Hasilnya, penghematan yang diperoleh dari konsolidasi jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung.

“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2-3 triliun,” paparnya.

Dengan potensi efisiensi yang mencapai puluhan triliun rupiah, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibandingkan melakukan PHK.

Sebab, penghematan yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan karyawan.