Sidang PBB Diusul Pindah ke Negara Lain, Buntut As Larang Hadir Delegasi Palestina

SERAMBINEWS.COM - Gerakan Inisiatif Nasional Palestina pada Jumat menyerukan kepada negara-negara untuk merelokasi sesi PBB tentang Palestina ke negara lain, sebagai tanggapan atas pencabutan visa oleh Washington untuk sejumlah pejabat Palestina, yang mencegah mereka berpartisipasi dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang dijadwalkan bulan depan.

Sebelumnya pada hari Jumat, Amerika Serikat mengumumkan pencabutan visa sejumlah pejabat Palestina, yang melarang mereka berpartisipasi dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang dijadwalkan pada bulan September. 

Langkah ini diambil di tengah persiapan beberapa negara Barat untuk mengakui Negara Palestina.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Sesuai dengan hukum AS, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menolak dan mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Palestina menjelang Sidang Umum PBB," tanpa menyebutkan nama-nama.

Namun, laporan berita mengutip seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang mengatakan bahwa visa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan 80 pejabat lainnya ke Amerika Serikat telah dicabut.

Gerakan Inisiatif mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya mengutuk keputusan AS untuk mencegah delegasi Palestina berpartisipasi dalam pertemuan PBB, menganggapnya sebagai serangan langsung terhadap rakyat Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut menegaskan bias mutlak pemerintah AS terhadap pemerintah Israel, yang melakukan kejahatan perang besar, dan menimbulkan pertanyaan tentang manfaat kehadiran PBB di tanah Amerika, mengingat pelanggaran terang-terangan terhadap piagam dan hukumnya.

Baca juga: AS Larang Presiden Palestina Hadir di PBB saat Negara-negara Barat Bersiap Akui Palestina

Prakarsa tersebut menyerukan negara-negara di dunia untuk merelokasi sesi PBB tentang Palestina ke negara lain untuk memastikan partisipasi penuh delegasi Palestina, meskipun ada tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Palestina.

Ia menekankan bahwa keputusan ini tidak akan memengaruhi tekad rakyat Palestina untuk memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan mereka, juga tidak akan memengaruhi peran Organisasi Pembebasan Palestina dalam memobilisasi solidaritas global demi tujuan mulia mereka.

Hal ini terjadi seiring meningkatnya gerakan untuk mengakui Negara Palestina. Pada akhir Juli, 15 negara Barat, termasuk Prancis, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Portugal, mengeluarkan seruan kolektif untuk mengakui Negara Palestina dan gencatan senjata di Jalur Gaza .

Beberapa negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Australia, juga telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui Negara Palestina selama pertemuan Majelis Umum PBB September mendatang.(*)